MAKASSAR, BKM — Ini kabar gembira bagi pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,28 triliun dalam APBN tahun 2016.
Pada saat yang bersamaan Dirjen PAUD dan Dikmas juga merevitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar). Nantinya SKB akan dijadikan sebagai satuan pendidikan, sehingga bisa lebih berkembang.
Hal itu disampaikan Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar usai menghadiri pembukaan workshop bagi kepala SKB di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informasi (BP-PAUDNI) Regional III di Jalan Adhyaksa Makassar, Selasa (10/11) malam.
Lebih jauh, Harris yang didampingi Kepala BP-PAUDNI Regional III Muh Hasbi menjelaskan, untuk anggaran Rp2,28 triliun tersebut akan dialokasikan bagi 190.161 lembaga PAUD yang ada di seluruh Indonesia, dengan jumlah anak didik sebanyak 450 peserta. Jika dikalkulasikan, masing-masing tenaga pengajar nantinya akan mendapatkan Rp120 ribu per bulan.
”Jadi PAUD yang menerima bantuan operasional ini adalah yang terdaftar di Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi tenaga pengajar PAUD yang memang terdaftar,” jelas Harris.
Khusus untuk revitalisasi SKB, Harris mengakui saat ini sementara berjalan. Dengan diubah menjadi satuan pendidikan, diharapkan nantinya keberadaan SKB bisa berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat di sekitarnya.
”Selama ini kan SKB terkesan tidak terlalu diminati masyarakat. Bahkan banyak yang ditinggalkan pamongnya. Karena itu ke depan kiat akan merevitalisasinya dan menjadikannya sebagai satuan pendidikan. Dengan demikian akan banyak yang bisa dilakukan terhadap SKB,” terang Harris lagi.
Sebelumnya, Muh Hasbi dalam laporannya menyebut, untuk wilayah Regional III yang meliputi enam provinsi, terdapat 92 SKB. Enam provinsi tersebut masing-masing Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gonrontalo.
”Dari enam provinsi itu, sudah ada tiga yang telah memiliki SK perubahan SKB menjadi satuan pendidikan. Yaitu SKB Mabali Donggala, SKB Kabupaten Mamasa dan SKB Kabupaten Bone Bolango. Sementara SKB Polman sudah membawa SKnya,” jelas Hasbi.
Hasbi berharap, dalam workshop yang berlangsung selama empat hari ini, akan muncul kesepahaman untuk meningkatkan status SKB menjadi satuan pendidikan. Hasil workshop ini selanjutnya akan dibawa para kepala SKB ke daerahnya masing-masing guna dibicarakan bersama pemangku kepentingan di daerahnya, yang pada akhirnya dapat diubah menjadi satuan pendidikan. (rus)