MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Syamsu Rizal (DIA) akan memutasi seluruh pejabatnya. Mutasi tersebut akan berlangsung paling lambat awal tahun 2016 mendatang.
Saat ini, kata Danny sapaan akrab wali kota, masih memaksimalkan evaluasi kinerja dari 52 Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Evaluasi kinerja kepala SKPD, bertujuan melihat kinerja baik maupun yang buruk.
Pada evaluasi tersebut, wali kota bersama wakil wali kota memiliki lima indikator penilaian yaitu reformasi birokrasi, inovasi formal, fokusing, wilayah binaan dan DPA. Dalam penilaian kinerja ini Wali Kota Makassar telah mengantongi mana kepala SKPD yang berkinerja baik mana yang buruk.
Bahkan Danny sisa menunggu hasil evaluasi dari tim evaluasi yang di dalamnya pendamping wali kota, serta Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh.
“Saat ini kita masih melakukan evaluasi terlebih dahulu. Saya mau melihat mana kepala SKPD yang berjalan lambat dan cepat. Termasuk mana pejabat yang mau ikut bersama saya membangun Kota Makassar,” jelas Danny saat dihubungi BKM, akhir pekan lalu.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, H Ibrahim Saleh, mengatakan, pemkot sengaja tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penilaian SKPD agar tidak ada tanggapan miring dan tanda tanya dari masyarakat.
“Kalau Baperjakat dan sekkot yang menilai, nanti kita dikira tidak murni dan ada apanya. Biarkan tim yang menilai,” tutur Ibe sapaan akrab sekkot.
Mantan Kadis Sosial Kota Makassar inipun menegaskan, kepala SKPD juga diberikan hak untuk memberikan penilaian kepada stafnya yang natinya akan menjadi pertimbangan mutasi kedepan.”Camat diberi hak untuk menilai staf hingga honorer, begitu juga dengan kepala SKPD berhak menilai kepala bidangnya,” tambah Ibe.
Memang menurut Ibe, masih ditemui kepala SKPD, camat dan lurah yang belum maksimal bekerja.”Jujur saja, memang masih ada kepala SKPD, camat dan lurah berkinerja buruk, tapi ada juga yang bekerja baik dan hebat.”
Untuk itu, kita tunggu hasil penilaiannya, kalau ada pejabat yang masih berkinerja buruk akan kita usulkan untuk diganti. Begitupun pegawai honerer yang berkinerja buruk akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.
Disinggung mengenai peluang anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) untuk menduduki posisi kepala SKPD, Ibe menegaskan lagi, kalau mereka memiliki peluang besar untuk memimpin SKPD.“Kalau sesuai kebijakan pak Wali, justru anggota KP3S sangat berpeluang menduduki jabatan kepala SKPD, karena anggota KP3S adalah koordinator SKPD,” tegasnya.
Terkait mutasi kepala SKPD, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi dan lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman Wilayah Sulsel merespon positif pergantian kepala SKPD. Bahkan kedua lembaga tersebut telah memberikan penilaian buruk terhadap kinerja SKPD.
Direktur Riset dan Data Kopel, Muhammad Akil Rahman, mengatakan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan 52 SKPD lingkup Pemkot Makassar.
“Kita lihat mi. lebih banyak kerja-kerja SKPD hanya kepentingan mereka sendiri sehingga program Makassar menuju bebas pengangguran, menjanjikan jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. Termasuk, pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam, deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah, sampah kita tukar beras, training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan, rumah kota murah untuk rakyat kecil dan hidup hijau dengan kebun kota, belum maksimal berjalan hingga saat ini,” ujarnya.
Belum lagi, program insentif semua aparat RT dan RW Rp1 juta per bulan dan anggaran kelurahan sebesar Rp2 miliar per kelurahan per tahun serta bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City” dan bentuk Makassar incoorporated dan Bank of Makassar juga belum berjalan. “Kita harap, kepala SKPD yang tidak mampu bekerja sesuai visi dan misi wali kota lebih baik diganti saja,” tegas Akil Rahman.
Hal senada juga dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer. Menurutnya, kerja-kerja seluruh SKPD belum bisa dikatakan memuaskan.
“Saya selalu bilang ada yang tidak sinkron antara kemauan wali kota dengan harapan masyarakat. Saat ini SKPD masih terbiasa menjalankan tugas menggunakan pola lama, seperti menunggu perintah wali kota.”Kalau soal-soal kecil saja harus menunggu petunjuk wali kota, yah tidak usah ada Kadis, mana wali kota punya waktu untuk semua urusan,” ujar Subhan Djoer.
Subhan Djoer menambahkan, masih banyak lagi SKPD yang tidak becus bekerja.
“Ganti saja semua kepala SKPD yang tidak becus bekerja untuk pelayanan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Jufri Pabe, juga membenarkan jika masih banyak program dari visi dan misi wali kota yang berjalan lamban karena kerja-kerja kepala SKPD juga lamban. Diantaranya penataan ruang di Makassar belum berjalan maksimal.
“Masih sangat banyak visi dan misi dari wali kota yang belum dijalankan oleh SKPD. komisi A, bahkan sudah sampaikan ke wali kota terkait kinerja SKPD yang sangat lamban,”jelasnya.
Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir menegaskan yang sama. Menurutnya, banyaknya anggaran yang belum terserap perlu mendapat penanganan serius.”Sejumlah pejabat yang kinerjanya setengah-tengah dimutasi saja,”bebernya.(arf-ita/b)