MAKASSAR, BKM– Tim Pendamping SKPD Bidang Kinerja mengeluarkan rekomendasi yang salah satu butirnya meminta postur anggaran pemerintahan kecamatan di Makassar diusulkan untuk dilakukan rasionalisasi.Rasionalisasi anggaran didesak dilakukan karena model nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tak akan mungkin bisa dicapai.”Ada banyak kegiatan di kecamatan yang tak mencerminkan pencapaian target RPJMD. Istilahnya, kegiatan memang sukses diselesaikan tapi akan sangat sulit untuk mencapai target rencana strategis hingga outcome kegiatan tak bisa dinikmati oleh warga,” kata Nurmal Idrus, salah satu anggota tim kinerja Pemkot Makassar, Senin (16/11).
Nurmal mencontohkan, program pemberdayaan perekonomian, dimana targetnya adalah jumlah usaha disetiap kecamatan, tetapi akan sangat sulit terealisasi sebab kegiatan dalam DPA tak mendukung pencapaian itu.”Kegiatannya hanyalah sosialisasi. Setelah sosialisasi tak ada kegiatan lain mendukung pencapaian target itu,” katanya.
Selain itu, tim kinerja juga mendeteksi beberapa kegiatan yang mubasir seperti program pengadaan pendataan wilayah berbasis GIS, pengelolaan website dan beberapa program pengadaan komputer yang tak bisa terlaksana.”Tahun ini tak mungkin kegiatan tersebut terealisasi termasuk penyerapan anggaran kecamatan hingga di atas 90 persen,” lanjut magister manajemen SDM ini.
Untuk itu, Nurmal menyarankan agar tim anggaran di Bappeda melakukan koordinasi secara simultan dengan pimpinan kecamatan.”Selama ini Pak Camat dan Pak Lurah hanya menerima saja. Mereka harus didengarkan program apa yang cocok untuk kecamatannya dan terobosan apa yang ingin dilakukannya. Jika tak ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan maka target RPJMD itu tak mungkin dicapai hingga akhir masa jabatan Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal,” tambahnya.(rls)