Pekan Depan, Rel KA Terpasang 5 Km

BARRU, BKM — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan penambatan rel kereta api di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Rabu (18/11).
Penambatan rel kereta api oleh Menteri Ignasius menjadi simbol proyek kereta api yang pertama kali hadir di Pulau Sulawesi itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Ignasisu menyatakan akan terus mendorong percepatan pembangunan kereta api Trans Sulawesi sehingga harapan masyarakat Sulawesi untuk memiliki kereta api tidak lama lagi akan terwujud.
Kepada pemerintah daerah, Ignasius menginstruksikan agar proses pembebasan lahan untuk megaproyek ini dipercepat sehingga pengerjaan fisik yang dilakukan dibawah komando Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tidak terhambat.
Untuk pembebasan lahan yang masih bersoal, Ignasius meminta agar pengerjaan fisik rel kereta apinya berhenti dulu menunggu penyelesaian.
“Pekerjaan diprioritaskan dulu diatas lahan yang sudah tidak ada persoalan,” katanya.
Khusus di Kabupaten Barru, kata Ignasius, rel yang terpasang sepanjang 2 km. Dia menargetkan, rel kereta api yang sudah dipasang hingga pekan depan, saat Presiden RI Joko Widodo sepanjang 5 km.
Tahap pertama, akan diselesaikan sepanjang 165 km. Bahan baku rel impor yang datang hingga Desember bisa untuk pemasangan 145 km rel kereta, termasuk untuk implacement di stasiun.
Sementara Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyatakan komitmen DPR RI mendukung pembangunan dan penyelesaian mega proyek Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, khususnya terkait anggaran.
“Komisi V akan mendukung, kalau progresnya bagus, tidak ada masalah lahan, Komisi V memberikan komitmen politik untuk menyelesaikan kereta api ini,” kata Fary.
Pelaksana tugas Bupati Barru, M Yamin menegaskan, sejauh ini tidak ada persoalan terkait pembebasan lahan. Kendati masih ada 12 bidang tanah yang belum diselesaikan pembebasan lahannya di tahap awal, namun itu tidak menjadi persoalan karena pemerintah sudah menyerahkan persoalan itu ke pengadilan.
“Tahap awal masih ada 12 bidang yang masih bersoal. Namun kita sudah lakukan konsinyasi untuk penyelesaiannya,” kata Yamin.
Untuk tahap kedua, lanjutnya, pembebasan lahan mengarah ke Kota Parepare. Lahan yang harus dibebaskan sepanjang 40 km dan lebar 50 meter.
Berbeda dengan tahap awal yang pembebasan lahannya menggunakan dana APBD, pembebasan lahan tahap kedua secara kesuruhan dibiayai oleh APBN dengan nilai anggaran sekitar Rp200 miliar.
“Proses pembebasan lahan tahap kedua ini sementara dilakukan. Kita sudah mulai] melakukan inventarisasi,” jelasnya. (rhm/cha/b)