BARRU, BKM–Indikasi adanya dugaan politik uang yang dilakukan paslon tertentu di Pemilukada Barru, mulai mendapat perhatian serius dari lapisan masyarakat jelang pencoblosan yang tersisa 22 hari lagi. Sejak Senin (16/11), masyarakat dari berbagai komunitas membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politics (politik uang) di setiap kecamatan di kabupaten penghasil udang terbesar di dunia itu.
Sesuai tujuannya, satgas yang beranggotakan perwakilan masing-masing desa akan siaga mengantisipasi adanya upaya pihak tertentu yang ingin melakukan politik uang untuk membeli suara rakyat.
“Ini adalah inisiatif sendiri berbagai lapisan masyarakat yang tidak mau melihat pilkada ini berjalan dengan banyaknya politik uang. Olehnya itu, satgas politik uang kita bentuk di setiap kecamatan yang anggota-anggotanya berbasis desa,” tandas Koordinator Satgas Anti Politik Uang, Andi Jaya, Rabu (18/11).
Jaya menegaskan, satgas yang dibentuk juga berfungsi mewaspadai jika ada oknum mencurigakan di setiap wilayah, termasuk pergerakan para tim yang ingin melakukan intimidasi kepada warga.
“Kita sudah sepakat, kalau ada kita temukan di lapangan mau melakukan politik uang, apalagi sudah terbukti, maka kita akan laporkan langsung ke pihak berwenang. Termasuk jika ada rumah yang mencurigakan sebagai tempat penampungan uang, kita akan pantau semua,” tambah Jaya.
Jubir Andi Idris Syukur-Suardi Saleh (AIS) meminta kepada jajaran Panwaslu dan aparat kepolisian agar tidak membiarkan jika ada praktek politik uang, maupun indikasi-indikasinya sedang berjalan di masyarakat. “Saya kira Panwas dan aparat kepolisian pasti tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengantisipasi dan menindak para pelaku politik uang, termasuk ke kandidat bersangkutan, karena itu sudah diatur semua secara jelas di undang-undang,” kata Arif. (udi/rif/c)
*