MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana menfinalisasikan anggaran sekitar Rp146 miliar per kelurahan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2016. Anggaran kelurahan tersebut untuk fokus pada program lorong di 14 kecamatan se- Kota Makassar.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim saleh mengatakan, tahun depan Pemerintah Kota Makassar akan full power membangun fasilitas di lorong-lorong se-kota Makassar. Anggaran yang disiapkan tersebut diharapkan akan mampu mengubah warna lorong yang kumuh menjadi tempat tinggal yang layak.
“Potensi yang dilorong kita akan kembangkan, rencana penggelontaran anggaran ini ada banyak sasaran yang ingin kita capai dalam memajukan kota,” Kata Ibrahim Saleh.
Ibe sapaan akrabnya menambahkan, anggaran sebesar itu akan coba dikelola oleh masing-masing kelurahan. adapun peranan camat dan jajaran Pemerintah Kota seperti sekkot, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap terlibat selaku pembimbing demi kelancaran program tersebut. “Setiap kelurahan rencananya akan memperoleh Rp1 miliar, dan kita memiliki 146 kelurahan,” ujarnya.
Selain itu Ibe menambahkan, rencana anggaran itu bagian dari tindak lanjut kelancaran program Pemerintah Kota Makassar, diantaranya makassar tidak rantasa (MTR) dan makassar city yang bebas penggunaan akses internet, serta majukan lorong.” Intinya ini pelayanan kepada masyarakat kita, saya yakin seluruh warga menginginkan pelayan baik serta lorong bersih dari sampah dan penuh dengan kembang,” jelasnya.
Selain itu, Lanjut Ibe, anggaran tersebut juga direncankan membangun sumber daya manusia (SDM) dengan cara menggelar pelatihan pembutan makanan khas Makassar, serta kerajinan tangan untuk rumah tangga seperti pernak-pernik.”Peningkatan SDM ikut berperan penting dalam membantu ibu rumah tangga, dengan hal demikian ekonomi kecil-kecilan tetap dapat lancar,” tutupnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Wahab Tahir mengatakan, anggaran sebesar itu sangat kecil, sebab ke depan pemerintah kota berencana menitipberatkan pelayanan pada masyarakat di tingkat kelurahan serta peningkatam SDM Masyarakat.”Anggaran itu langkah awal, saya akan kawal,” kata Wahab, kemarin.
Ketua Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum ini mengatakan, pihaknya yang bermitra langsung dengan kelurahan berharap agar Pemerintah Kota Makassar tidak memberikan kerengganan jika ada salah satu dari seluruh kelurahan yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat.
“Anggaran ini jadi ujian bagi lurah. Pokoknya ke depan jangan ada lagi lurah yang tidak ada di tempat jika ada masyarakat yang hendak menemui, apalagi nongkrong di warung kopi. Jika ada seperti ini, langsung copot saja,” tegasnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara menambahkan, pengawasan anggaran pada tingkat kelurahan tidak serumit yang ada di kecamatan dan SKPD, selain kurangnya jabatan strategis juga pegawai yang dapat mengambil kebijakan sangat kurang, sehingga dalam hal ini dewan terutama banggar dapat cepat mengetahui pejabat yang ingin mencoba bermain-main. (ita/war/c)