MAKASSAR, BKM–Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) segera memanggil pemborong proyek renovasi Gedung DPRD Kota Makassar, yakni PT Mitra Aiyangga Nusantara.
Pemanggilan tersebut dilakukan ARA untuk meminta pertanggungjawaban pemborong soal nasib sembilan buruh harian yang belum terima upah mingguan selama dua pekan.
“Tunggu mi besok (hari ini-red) kita akan minta pertanggungjawaban mereka kita juga akan lapor terkait itu ke Disnaker,” ucapnya, Selasa (24/11).
Selain itu, melihat kondisi para buruh yang memprihatinkan anggota Komisi B DPRD Makassar, William langsung memberikan bantuan makanan untuk para buruh yang belum makan selama beberapa hari.”Saya bantu mereka, kasian juga melihat mereka seperti itu. Pemborong dan pengawasnya tidak beres memang,” tuturnya.
Pantauan BKM, kemarin, para buruh masih melakukan aksi mogok kerja. Buruh yang berasal dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini hanya duduk dan tertidur.
Para buruh itu tak mau melanjutkan kerja lantaran honor belum terbayarkan selama 2 pekan. Mereka harusnya digaji sebagai buruh bangunan Rp70 ribu per hari dan besaran yang sama untuk lembur malam .
“Terpaksa kami mogok kerja untuk hari ini (kemarin),” kata salah seorang buruh asal kota Kupang, Timor Leste, Marchel (29) saat ditemui di DPRD Makassar.
Tak hanya itu, untuk makan pagi hingga siang hari ini, Marchel mengakui terpaksa mencuri daun ubi di belakang masjid kantor DPRD Makassar untuk dimakan bersama.
“Kami akui tadi terpaksa curi daun ubi di belakang kantor ini untuk dimakan,” tutur Marchel.
Kisah miris yang dialami Marchel ternyata tak sampai di situ, ia bersama rekannya juga mengakui kehilangan handpone saat tertidur di kantin kantor DPRD Makassar.
“Malam kami tidur, eh pas terbangun pagi, kami kehilangan handpone, padahal kami gunakan berkomunikasi dengan anak dan istri di Kupang, “kata Marchel.
Saat ini Marchel mengaku bingung untuk bertahan sebagai buruh bangunan dalam proyek renovasi kantor DPRD Makassar. Sebab, selain utang yang menumpuk di kantin belum terbayarkan, belum ada juga uang honor untuk dikirim kepada keluarganya di kampung halaman.
“Saya dan teman lainnya asal kota Kupang sudah dua bulan bekerja jadi buruh di proyek ini dan rencana meminta kepada bos untuk pulang saja jika kondisi begini terus,” kata dia.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengimbau para buruh itu melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. Dia menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi karena rekanan yang dalam hal ini pemborong proyek telah menggunakan uang negara.(ita/war/c)