MAKASSAR, BKM– Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2016 mulai dilaksanakan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, berharap, usulan anggaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus pro rakyat, sehingga anggaran tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Basdir mengatakan, usulan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan di tingkat bawah RT dan RW layak dipertimbangkan. Usulan mereka harus diakomodir dalam pembahasan APBD Pokok 2016.
Menurut Basdir, pertemuan dalam setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat kecamatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, harus diwujudkan. Jangan lagi, usulan tersebut hanya disimpan dalam meja dan tidak diakomodir.”Kita ingin usulan masyarakat dapat diwujudkan, dan anggarannya dapat diperjuangkan di APBD Pokok. Jangan lagi, usulan masyarakat diabaikan sementara lebih banyak kegiatan serimonial belaka,” tegas Basdir, Selasa (24/11).
Sementara itu, saat reses dewan pekan lalu, ujar Basdir, dewan mendapatkan sejumlah usulan dan keluhan dari masyarakat seperti perbaikan drainase dan anggaran mengantisipasi wabah penyakit. Untuk itu, keluhan dari masyarakat bisa dimasukkan dalam usulan anggaran di APBD Pokok 2016.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, banyak anggaran yang direncanakan tahun 2015 ini asal jadi, maka kedepannya, usulan SKPD di APBD Pokok 2016 harus disikapi serius. Kalau ada anggaran yang tidak tepat sasaran harus dipangkas habis dan dialihkan ke kegiatan yang bermanfaat.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Ibrahim Saleh, mengatakan, ke depan APBD Pokok harus lebih fokus pada pembenahan kecamatan dan kelurahan, hal ini untuk mewujudkan misi Kota Makassar untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar ini juga mengaku, pelayanan prima harus direncanakan bergandengan dengan pembangunan fisik, jadi masyarakat tidak ada lagi yang resah soal drainase tersumbat, jalan rusak, pelayan yang buruk. Bahkan jika ada pengungutan liar baik di sekolah atau kantor-kantor dinas, Pemerintah langsung memberikan sanksi tegas.”Laporkan saja jika ada oknum mencoba main-main, kita langsung menindaki mereka tanpa pandang bulu,” ungkapnya.(ita/war/c)