SIDRAP, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel disebut setengah hati mengalihkan aset-asetnya ke Pemkab Sidrap. Buktinya, meski telah dialihkan namun tidak disertai rekomendasi. Akibatnya, Sidrap sulit meraih opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidrap Abdul Majid, mengatakan BPK sangat sulit meyakini jika aset-aset tersebut benar-benar telah dialihkan pemprov ke pemkab.
“Kenapa? Karena memang tidak ada rekondasi yang menyertai proses penyerahan aset yang sudah berlangsung sejak otonomi daerah. Itu problemnya,” kata Majid, akhir pekan lalu.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sidrap Sudarmin, mengimbau agar Pemkab Sidrap berkoordinasi dengan pihak terkait di Pemprov Sulsel.
“Ada baiknya Pemkab Sidrap mengkoordinasikan hal itu ke Pemprov Sulsel. Bisa ditanyakan kenapa tidak diterbitkan rekomendasi. Apa alasannya,” pinta Sudarmin.
Ketidakjelasan status aset-aset negara itu, sebut Sudarmin, tak hanya akan menjadi bumerang bagi Sidrap karena menyulitkan mendapatkan WTP dari BPK. Namun juga bisa berakibat fatal.
“Bayangkan kalau itu terjadi terus menerus tanpa kejelasan, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab memeliharanya,” kata Sudarmin. (ady/rus/c)