MAKASSAR, BKM– Dari 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mendapat suntikan alokasi anggaran terbesar dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar tahun 2016.
Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar senilai Rp1,19 triliun lebih atau 33,01 persen dari total belanja daerah di Dinas Pendidikan Kota Makassar yang terdiri atas belanja tidak langsung yang sebesar Rp1,05 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp143 milliar lebih. “Dari anggaran ini, sudah masuk anggaran untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil serta tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru,” Kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Makassar, Selasa (1/12).
Danny sapaan akrab wali kota menegaskan, adapun secara keseluruhan RAPBD Kota Makassar 2016 sebesar Rp3,36 triliun. Dimana total belanja tidak langsung sebesar Rp1,54 trilliun lebih, atau meningkat dibandingkan di APBD 2015 yang hanya sebesar Rp1,38 trilliun.
Sementara itu, belanja langsung pada APBD 2016 direncanakan sebesar Rp2,08 trilliun hal ini menurun sekitar Rp4,95 miliar atau 0,24 persen jika dibanding pada APBD 2015 lalu sebesar Rp2 triliun lebih.
Sementara itu, jelas Danny, SKPD berikutnya yang mendapat alokasi anggaran paling banyak adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp473 milliar lebih atau sekitar 13,05 persen dari total belanja. PU mendapat belanja tidak langsung sebesar Rp10 milliar dan belanja langsung sebesar Rp463 milliar lebih .
“PU kita alokasikan anggaran besar karena rencana kerja pemkot akan kebih fokus pada perbaikan drainase, jalan dan pedestrian. Dalam proses pengerjaan pemkot tidak langsung melaksanakan secara menyeluruh, tapi diselesaikan pada satu titik baru pindah da titik berikutnya,” jelasnya.
Pada APBD 2016, ujar Danny, pemerintah juga telah menetapkan anggaran belanja sebesar Rp3,62 triliun lebih. Jumlah ini naik drastis jika dibandingkan pada APBD 2015 lalu yang ditetapkan sebesar Rp3,47 triliun lebih atau telah mengalami peningkatan Rp152 milliar lebih.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ibrahim Saleh, mengatakan, penggunaan anggaran pada APBD Pokok 2016 telah mengacu pada tiga rujukan, pertama rencana program jangka menengah daerah (RPJMD), kedua, hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dan hasil reses seluruh legislator.
“Dulu kita mengacu hanya pada RPJMD tapi, sekarang sudah ada tiga. Tiga rujukan ini dari hasil diskusi dengan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), H Samsuddin Kadir mengatakan, sebaiknya Wali Kota Makassar tidak hanya mengemukakan dua SKPD dari 52 yang ada, tetapi seharusnya disampaikan dengan cara pengelompokkan SKPD yang diberikan alokasi anggaran agar prinsip transparansi dan accoutable diketahui oleh masyarakat dan bersama-sama dengan anggota dewan mengawasi anggaran tersebut agar dapar optimal dan tepat sasaran.
“SKPD dalam belanja harus memiliki tolak ukur, salah satunya belanja tertib, efisien, efektif dan ekonomis, intinya taat pada aturan dan perundang-undangan,” tutupnya.
lebih jauh, rapat paripurna tentang pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2016 menuai banyak kritikan ke Wali Kota Makassar.
Juru Bicara dari Fraksi Partai Nasdem, Mario David, mengatakan, dari penuturan Wali kota terkait nota anggaran APBD Pokok 2016 yang perlu diperhatikan yakni waktu dan jadwal pelaksanaan pembahasan APBD Pokok 2016. Ini harus disetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulainya anggaran baru.
“Terkait anggaran APBD Pokok 2016 yang naik sekitar Rp152 miliar atau 4,37 persen kami nilai kurang maksimal, sebab masih berpotensi tumbuh sebesar 8,7 persen. Begitupun PADnya sehingga Fraksi Nasdem mengingatkan kepada pemerintah kota berkomitmen dalam RPJMD yang telah disusun tahun lalu,” ungkapnya, kemarin.
Sementara itu Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah kota Makassar untuk melakukan peningkatan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Diwakili oleh juru bicara fraksi Demokrat, Fatma Wahyuddin, mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan peningkatan untuk layanan RSUD dan Puskesmas.
“Banyak yang bisa kita lakukan untuk tahun anggaran 2016 nanti misalnya fasilitas layanan, sistem informasi dan lain sebagainya,” katanya. Ia juga meminta data kelengkapan puskesmas di Makassar yang belum memiliki ambulance dan kondisi kendaraan operasional di Dinas Kesehatan.(ita/b)