Danny Kaget Ada Kantor Lurah yang Ngontrak

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kaget begitu tahu jika ada tiga kantor kelurahan di Kota Makassar yang masih ngontrak rumah warga. Danny sapaan akrab wali kota ini berjanji, tidak ada lagi kantor kelurahan yang ngontrak tahun 2016 mendatang.
Tiga kantor kelurahan yang saat ini statusnya masih ngontrak adalah kantor Kelurahan Bontolebang, Kelurahan Kunjung Mae, dan Kelurahan Maccini Sombala.
“Saya usahakan tahun depan sudah dibangun tiga kantor kelurahan baru yang lebih layak dan nyaman untuk melayani warga kota. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, kita sudah temukan lahan yang lebih representatif,” ujar Danny.
Wali kota berlatar belakang arsitek ini juga mengimbau, camat dan lurah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan memperpanjang status kontrak kantor tersebut.
“Saya mau, camat dan lurah tidak usah terburu-buru cari kantor atau pindah kantor baru dengan status yang sama yaitu kontrak. Karena kita sementara berusaha mencari kantor tetap yang baik, nyaman dan layak sebagai kantor. Pelayanan yang baik ke warga kota diukur dari sehat tidaknya kantor kelurahannya,” tegas Danny.
Keinginan Danny untuk membangunkan tiga kantor kelurahan tersebut langsung ditindaklanjuti Sekretaris Kota (Sekot) Makassar, Ibrahim Saleh. Ibe sapaan akrabnya mengku jika Pemkot Makassar saat ini masih mencari lahan atau tempat yang akan dijadikan sebagai kantor tetap untuk tiga kantor kelurahan tersebut.
“Kami targetkan paling lama awal tahun 2016 mendatang mereka sudah memiliki kantor baru, sekalian kami juga melakukan pemekaran untuk lurah dan camat,” singkatnya.
Sehari sebelumnya, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika menyayangkan masih ada kelurahan yang tidak memiliki kantor tetap.
Ironisnya lagi, ada satu lurah yang memfungsikan rumah pribadinya sebagai kantor. “Bagaimana pelayanan bisa berjalan maksimal kalau kelurahan saja tidak memiliki kantor. Saya berharap pemkot bisa segera mencari lahan,” ujarnya.
Lebih jauh, kata BBT, kelurahan yang belum memiliki kantor akan mengganggu pelayanan ke masyarakat. “Pemkot harus secepatnya mendapatkan kantor untuk tiga kelurahan tersebut. Pemkot juga harus menganggarkan inklut lahan dan bangunan di dalamnya,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Perkantoran Kota Makassar, Ngurah Agung Lahmuddin, membenarkan belum adanya kantor tetap di tiga kelurahan tersebut.
Ia juga mengaku dewan melalui Badan Anggaran meminta agar secepatnya kantor pemerintahan sebagai pusat pelayanan untuk segera dibangun.
“Di APBD Pokok 2016, kami hanya mengusulkan untuk anggaran perencanaan sebesar Rp30 juta di setiap kelurahan. Sementara untuk pembebasan lahan dan pembangunannya kita tunggu proses selanjutnya,” tuturnya.(arf-ita/cha/b)