MAKASSAR, BKM–Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendata sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya lamban hingga dipenghujung tahun ini.
SKPD yang dimaksud, Badan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Ketenaga Kerjaan, Badan lingkungan hidup daerah (BLHD), Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kominfo, Dinas Perumahan dan Perkantoran.
Dewan menegaskan, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memang perlu melakukan evaluasi kinerja agar SKPD yang masih lamban bekerja bisa lebih dimaksimalkan.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan evaluasi tersebut akan memberikan dampak lebih baik pada perkembangan Kota Makassar ke depannya. Rudi berharap evaluasi kinerja SKPD segera dilakukan paling lambat akhir bulan ini.
“Kita dikomisi A mendorong Pak Wali melakukan evaluasi serta langkah tegas. Ini sebagai bahan untuk mengukur kinerja mereka. waktu satu tahun sudah cukup jadi penilaian,” kata Rudi di gedung DPRD Makassar, Kamis (17/12).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menjelaskan, sejauh ini ide kreatif Wali Kota Makassar bersama wakilnya untuk untuk membawa perubahan besar, kurang mampu realisasikan oleh seluruh jajaran SKPD.”Nyaris seluruh SKPD tidak mampu merealisasikan 100 persen serapan anggarannya hingga triwulan keempat ini,”jelasnya.
Lanjut Juru Bicara Partai Nasdem ini, salah satu yang menjadi alasan kinerja buruk adalah masih marakya pengungutan liar (pungli) pada jajaran kecamatan dan kelurahan. Menurutnya aparat pemerintahan yang mentalnya korupsi serta tidak membawa perubahan selama memimpin maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan segera dilakukan pergantian.
Hal senada ditegaskan anggota Komisi A, Abdi Asmara. Menurut legislator Partai Demokrat ini, Wali Kota Makassar harus bersikap lebih tegas. Respon atas aduan masyarakat tentang adanya aparat pemerintahan yang tidak menjalankan fungsinya harus dievaluasi.
Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai masih banyak aparat di kecamatan belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Terbukti sesaat setelah Kota Makassar meraih Piala Adipura, sampah kembali berhamburan di berbagai ruas jalan.(ita/war/c)