MAKASSAR, BKM– Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengaku pesimis dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang di canangkan oleh DPRD Makassar sebanyak 25 Prolegda di tahun 2016.
Pesimis ini dikarenakan, tahun ini saja, Prolegda yang dicanangkan sebanyak 19 Prolegda tidak selesai hingga akhir tahun ini.
“Dewan baru mampu menyelesaikan empat ranperda dan sudah di paripurnakan, lima draf ranperda masih sementara dibahas oleh pansus. Sementara sejumlah perda yang telah disahkan seperti Perda RTRW, Perda Pemekaran Wilayah, Perda APBD Perubahan tahun 2015,” tegas Syamsuddin, Minggu (27/12).
Ia menambahkan, banyaknya prolegda yang dicanangkan dewan tahun 2016 sangat tidak rasional, serta sangat kecil kemungkinan pembahasannya dapat rampung di tahun depan.
Belum lagi, mereka kebanyakan plesiran yang tidak jelas peruntukannya dan laporan kunjungannya pun tidak ada sama sekali.”Itu artinya dalam sebulan akan ada dua Perda ditetapkan, itu sangat tidak rasional. Satu perda pembahasannya minimal tiga bulan. Boleh saja selesai kalau Perdanya langsung ketuk palu, tidak dibaca atau hanya sekadar kejar setoran,” katanya.
Ia menegaskan lagi, dewan harus diberi catatan kritis. Pertama, Kopel mengindikasikan planning DPRD Makassar selama ini tidak terkonsolidasi secara baik khususnya dalam bidang legislasi. Nafsu Kuda dan banyak obral janji ternyata tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Kedua, hati-hari dugaan modus-modus sengaja setor banyak prolegda seolah-olah banyak rencana buat perda, padahal hanya tiket untuk studi banding.
Ketiga, ujar Syamsuddin, yang fatal lagi bila prolegdanya sendiri tidak terkonsolidasi dengan baik. Judul-judul Ranperda yang masuk hanya sebatas daftar list tanpa dilengkapi naskah akademik.”Itu artinya DPRD selama ini kerjanya amburadul,” tegasnya.
Menyikapi kritikan dari Kopel, Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari membenarkan jika banyaknya Prolegda tidak di bahas secara maksimal karena banyaknya Kunjungan Kerja (Kunker) dewan.
“Kita masih banyak tugas untuk menyelasikan Prolegda. Untuk tahun 2016 mendatang, akan mencoba meminimalisir kunker agar pembahasan Prolegda maupun pembahasan anggaran lainnya bisa dibahas secara maksimal,” kata Legislator Fraksi NasDem ini.(ita/war/c)