MAKALE, BKM — Pertemuan kekerabatan (Tammuan Mali) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan mantan bupati, tokoh masyarakat perantau Toraja dan diaspora, digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tator, Senin (28/12). Acara yang dibuka Penjabat Bupati Tator H Jufri Rahman ini mengusung topik; Peluang dan Tantangan Ekonomi Toraja, dengan sub tema; Bersatu atau Bergotong Royong Membangun Sangtorayan di Iilayah Indonesia (Sangtiangkaran Pakalebu Pa`inan Umbangun Sangtorayan Lan Lili`na Indonesia).
Sejumlah tokoh dan cendekiawan Toraja menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Seperti mantan bupati Prof DR TR Andi Lolo, Tarsis Kodrat, serta JA Situru. Sementara dari kalangan pengusaha, diwakili Ir Frederik Batong yang juga Ketua Umum Persatuan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI).
Yang menarik dari Tammuan Mali kali ini, karena dihadiri dua bupati terpilih di Toraja. Yakni Nicodemus Biringkanae yang terpilih menjadi Bupati Tana Toraja, dan bupati terpilih Toraja Utara DR Kalatiku Paembonan. Hadir pula Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, Sekkab Torut Eka Lewaran Rantela`bi, Ketua Badan Pekerja Sinode (BPS) pendata Musa Salusu, dan sejumlah undangan lainnya.
Fred Batong dari diaspora masyarakat Toraja menjelaskan, sebagai pengusaha Toraja di rantau, ia ingin berkontribusi membangun Toraja secara keseluruhan ke depan. Termasuk di Mamasa, kabupaten tetangga dan bagian dari Toraja yang tidak bisa terpisahkan.
Dikatakan Fred Batong yang merupakan pengusaha real estate, dua bupati terpilih Nicodemus dan Kalatiku Paembonan hendaknya duduk bersama guna merancang bangun Tana Toraja dan Toraja Utara untuk 25 tahun ke depan.
”Dua bupati terpilih ini basicnya birokrat, sehingga cepat nyambung koordinasi dan komunikasi. Beda dengan pengusaha,” ujarnya.
Menurut Fred Batong, pengusaha sudah sepakat dan siap berkontribusi untuk anggaran pembangunan Toraja secara keseluruhan kurang lebih Rp5 miliar setiap bulan. Kepada dua bupati terpilih, disampaikan bahwa yang mendesak untuk dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur jalan.
Sementara mantan Bupati Tator Johanis Amping Situru menegaskan, orang Toraja punya martabat. Hal itu dibuktikan dalam pelaksanaan pemilukada 9 Desember 2015 lalu, dimana Toraja merupakan yang teraman meskipun masuk zona merah.
Ia juga menyoroti persoalan tenaga honorer Pemkab Tator. Mereka hendaknya mendapat perhatian dari bupati terpilih, karena selama ini hanya digaji Rp520.000 per bulan. Jumlah itu tidak sesuai UMK. Selain itu, perlu ada ketegasan agar nasib honorer lebih jelas.
Menurut anggota DPRD Tator ini, anggaran yang tersedia, baik dari APBD maupun APBN hendaknya dimanfaatkan dengan baik agar hasilnya bisa dinikimati masyarakat. Semua itu bisa terwujud apabila perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek berjalan baik.
”Jangan anggaran pembangunan lebih banyak dinikmati pejabat dan pegawai. Sudah saatnya dibalik. Bupati sebagai pelayan masyarakat mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai budaya dan adat serta karakter masyarakat Toraja,” tandas Situru. (gus/rus/c)