JENEPONTO BKM — Tim Tindak Lanjut (TTL) Kabupaten Jeneponto memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) yang merekomendasikan sejumlah perbaiakan pada sistem pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa catatan penting ini menjadi dasar target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan diantaranya, penyerapan anggaran, pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum maksimal serta buruknya sistem laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“LHP BPK telah mengeluarkan rekomendasi dan yang menjadi catatan penting bagi kita semua yakni memaksimalkan penerimaan PBB di tingkat kecamatan. Begitu juga sistem laporan masing-masing SKPD, terutama Dinas Pendidikan ,” papar Ketua TTL yang juga Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu dalam rapat peningkatan kinerja di ruang pola kantor bupati, Senin (4/1).
Ditempat yang sama, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menjelaskan, sejak tahun 2012 sistem keuangan Pemkab Jeneponto mendapat predikat desclaimer dari BPK RI. Untuk itu, Iksan mengintruksikan, tahun 2016 seluruh pimpinan SKPD wajib bersinergi baik koordinasi internal maupun eksternal.
“Banyak-banyaklah melakukan breafing. Berikan apresiasi terhadap kinerja bawahan, rangkul para staff. Pimpinan harus tegas tetapi harus bijak. Ponsel harus aktif terus untuk memudahkan koordinasi jika ada masaalah,” pinta Iksan.
Iksan juga meminta adanya percepatan target Penerimaan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor PBB. Iksan mengakui, pada tahun sebelumnya, penerimaan sektor PBB paling besar berasal dari Kecamatan Turatea. Adapun PBB terendah berasal dari Kecamatan Tamalatea. (krk-ril/c)