BBM Turun, Premiun Langka

GOWA, BKM — Sehari setelah pengumuman penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (5/1) pukul 00.00 Wita sejumlah Sentral Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) di Kabupaten Gowa mengaku kehabisan stok.
Seperti yang terjadi di SPBU Batangkaluku di Jalan Poros Malino. Dari pantauan BKM Selasa siang, SPBU terlihat sepi kendaraan. Menurut petugas SPBU setempat mengaku, sehari sebelum pengumuman penurunan harga, jumlah pengisian meningkat. Akibatnya, stok BBM, khususnya jenis Premium berkurang.
“Sebelum diumumkan warga sudah antri isi BBM pak, makanya sampai siang ini (kemarin.red) stok Premiun langsung habis,” ujar salah seorang petugas SPBU.
Salah seorang sopir Angkot, Syamsuddin mengaku heran sebab menemukan stok BBM kosong sejak pagi hingga siang.
“Kenapami nah bisa kosong begitu bensin. Padahal BBM turunji. Kemana semuami itu bensin, kenapa habis begitu tiba-tiba,” keluh Syamsuddin.
Selain terjadi kelangkaan, penurunan harga premium dari Rp7.300 menjadi Rp 6.950 per liter juga tak berdampak pada penurunan harga sembilan bahan pokok (Sembako) serta tarif angkutan kota (Angkot).
Beberapa warga pengguna jasa angkot di Sungguminas mengeluhkan tarif angkot yang tidak mengikuti penurunan harga BBM jenis Premium.
“Kami sangat berharap tarif Petepete (Angkot.red) juga diturunkan. Pemerintah jangan lepas tangan. Kalau BBM turun, yah tarif juga harus turun,” keluh Daeng Tapajja, warga Kecamatan Bontomarannu.
Hal sama dikatakan Resky Amaliah, pelajar yang ditemui saat menumpang petepete menuju ke sekolahnya di Sungguminasa.Resky mengaku, selama ini pelajar seperti dirinya dikenai tarif Rp3.000.
“Maunya dikasih turun untuk pelajar kodong. Minimal sampai Rp2.000 lah,” harap Resky.
Dikonfirmasi terkait keluhan penumpang, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Gowa, Muh Hijrah melalui Sekdishub, Abd Kadir mengaku masih melakukan rapat guna mengkaji kebijakan penurunan tarif Angkot.
“Kami sementara rapat soal BBM turun. Tapi soal penyesuaian tarif itu tidak kami bicarakan dalam rapat karena memang belum ada petunjuk penyesuaian dari Organda pusat,” jelas Abd Kadir.
Dia juga mengaku, sejauh ini belum ada koordinasi anatara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait penyesuaian tarif karena masih menunggu acuan dari pihak Organda.
“Kami di provinsi maupun kabupaten hanya menunggu keputusan dari Organda saja,” terang Sekdishub. (sar-ril/b)