MAROS, BKM–Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maros terpilih, HM Hatta Rahman-Harmil Matotorang (Hatita’) diperkirakan digelar pada Maret mendatang.
Meski belum ada kepastian, namun sejumlah informasi yang dikumpulkan koran ini menyebutkan bila pasangan calon (paslon) petahana ini akan dilantik Maret. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris DPRD Maros, To Wadeng Selasa (5/1).
To Wadeng mengatakan, informasi terakhir yang didapat bahwa pelantikan akan dilakukan Maret. Ini untuk daerah yang telah menyelenggarakan Pemilukada tanpa adanya sengketa. Sedangkan untuk daerah yang bersengketa di MK pelantikan akan digelar Juni nanti. “Info terakhir dari pihak yang terpercaya begitu ada dua opsi, pertama yang tidak ada sengketa Maret berarti Maros masuk bulan Maret karena tidak ada gugatan ke MK. Opsi kedua yang bersengketa Juni pelantikan,”ujarnya.
Sedangkan pelantikan akan digelar di kantor Gubernur, dengan merujuk pada ketentuan terakhir pelantikan tidak lagi dilakukan DPRD kabupaten. Menyinggung proses pelantikan, To Wadeng menyebut pihaknya telah mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur.
To Wadeng mengatakan, saat ini masih proses verifikasi kelengkapan berkas Bupati-Wakil Bupati terpilih. “Terakhir kami dari kantor Gubernur masih ada yang perlu dilengkapi yakni persyaratan ijazah SD hingga ijazah terakhir yang telah dilegalisir, itu sudah dilengkapi dan saat ini verifikasi kelengkapan ijazah tersebut,” paparnya.
Hatta yang dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan masalah waktu pelantikan. Jika dilantik Maret dirinya siap, pun kalau dilantik Juni pihaknya juga siap. Terkait program, Hatta tetap akan berpatokan pada visi misi saat kampanye lalu. Program-program yang dianggap berhasil akan dipertahankan sedangkan yang masih kurang akan ditingkatkan. “Misalnya jalan beton tentu akan kami lanjutkan karena masih ada jalan yang belum tersentuh, sedangkan fokus yang lain terkait peningkatan pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM), kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya kita akan perbaiki agar lebih baik lagi,” pungkas Hatta.
Terpisah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Mendagri, Tjahjo Kumolo mempercepat pelantikan bupati dan wakil byupati terpilih. Organisasi yang menghimpun para bupati ini sudah mengirim surat resmi usul percepatan pelantikan bupati terpilih ke Kemendagri.
“Mendagri rupanya merespons masukan Apkasi. Jadi ada kemungkinan pelantikan bupati baru bisa dilakukan Februari nanti,” kata Sekjen Apkasi, HM Nurdin Abdullah.
Bupati Bantaeng dua periode ini mengatakan bupati terpilih yang tidak berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa lebih cepat pelantikannya. Alasannya seluruh tahapan Pemilukada sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali yang berlanjut ke MK, harus menunggu proses hukum yang berlangsung di MK.
Di Sulsel, dari 11 daerah yang menggelar Pemilukada, lima di antaranya berlanjut ke MK yakni Pangkep, Barru, Gowa, Bulukumba, dan Selayar. Sementara enam daerah lainnya aman dan berpeluang dilantik lebih awal.
Enam bupati terpilih yang berpeluang dilantik lebih awal adalah Indah Putri Indriani (Luwu Utara), Thoriq Husler (Luwu Timur), Sukri Sappewali (Bulukumba), Kaswadi Razak (Soppeng), dan Hatta Rahman (Maros). (ari/rif/b)