MAKASSAR, BKM–Meski pelaksanaan Pilwali Makassar baru digelar 2018 mendatang, namun sejumlah partai mulai berbenah menyusun strategi, termasuk untuk menyambut pelaksaaan Pilgub 2017 mendatang. Salah satu strategi partai dengan melakukan pergantian pengurus atau ketua baik untuk tingkat kabupaten kota maupun Provinsi seperti Golkar, Demokrat, PAN dan Hanura.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Makassar, Dr Firdaus Muhammad mengungkapkan, pemilihan ketua partai untuk kabupaten/Kota ditahun 2016 ini akan lebih menarik karena hal itu akan menjadi investasi untuk mendapatkan bargaining position (posisi tawar,red) pada Pilwali maupun Pilgub, dimana posisi jabatan ketua tersebut akan menentukan arah dukungan partai. “Saya meyakini pemilihan ketua partai ini tensinya akan lebih tinggi, sehingga dipastikan akan meninggalkan luka politik akibat adanya konflik internal yang tidak transparan,”ucap Firdaus, Rabu (6/1).
Menurut dia, salah satu penyebab terjadinya konflik internal akibat adanya figur eksternal sehingga kader partai yang seharusnya pantas menduduki jabatan ketua menjadi tersingkir.”Ini yang sering terjadi, siapa mendapat apa . Untuk itu jangan sampai pemilihan ketua itu nantinya sudah tidak sehat,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Insert Insitute Muh Aris menilai, partai yang lebih mengutamakan figur eksternal yang memegang jabatan penting dikabupaten/ kota ketimbang kadernya dalam pemilihan ketua biasanya partai tersebut secara instan ingin berkuasa.
Menurut Aris, jika hal itu terjadi dikhawatirkan perjalanan partai tersebut kedepannya akan berjalan tidak bagus, sebab ukuran partai yang baik pasti mengutamakan kadernya. “Biasanya partai yang lebih memilih figur eksternal ketimbang kadernya karena menganggap figur tersebut memiliki modal finasial dan sosial untuk dijadikan ketua,”tandasnya (ita/rif/c)