BULUKUMBA, BKM — Kabupaten Bulukumba yang juga peraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2015 lalu, dibalik sukses tersebut, ternyata pencapaian pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 31 Desember 2015 lalum hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 9, 274 miliar lebih atau hanya 75 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan daerah melalui Kasubdin Penagihan pajak H Alimuddin Tajibu yang dihubungi, Kamis (7/1) kemarin di ruang kerjanya membenarkan kalau pencapaian PBB tahun ini jauh dari apa yang diharapkan. Gagal panen akibat kemarau panjang menjadi salah satu penyebabnya.
Tahun 2015, target pemasukan PBB untuk sepuluh kecamatan yang ada sebesar Rp 12.348 M lebih, sedangkan realisasi hingga akhir tahun hanya sebesar Rp 9,274 miliar lebih. “Jadi masih ada tungakan sebesar Rp 3M lebih, makanya hari ini dilakukan pertemuan dengan unsur terkait dengan harapan tunggakan yang ada bisadiselesaikan,’’katanya.
Dari sepuluh kecamatan, penunggak PBB terbesar Kecamatan Ujungbulu, Rp 993 juta lebih. “ Kami juga tidak tahu, kenapa wilayah perkotaan banyak yang menunggak, padahal tidak masuk kategori gagal panen, karena jumlah areal pertanian terbilang sedikit,’’katanya.
Penunggak tertinggi kedua Kecamatan Gantarang yang merupakan daerah lumbung padi sebesar Rp.599 juta lebih. Kecamatan Herlang Rp 553 juta, Kecamatan Ujungloe Rp 497 juta lebih. Sedangkan Kecamatan Rilau Ale menuggakan PBB Rp 300 juta. Kecamatan Bulukumpa tunggakanya sebesar Rp 260 juta, Kecamatan Kindang Rp 102 juta dan penunggak terkecil adalah Kecamatan Bontotiro hanya sebesar Rp. 61 juta.
”Dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Bulukumba, hingga akhir tahun 2015, hanya ada 5 desa/kelurahan yang mencapai 100 persen, selebihnya 50 persen,’’terangnya.
Lurah Caile, Andi Lutfi Kamis (7/1) mengakui kalau pencapaian PBB di wilayahnya baru 50 persen dari target Rp 600 jutaan. “Hingga akhir tahun 2015 lalu, pencapaian PBB di Kelurahan Caile, memang baru sekitar 50 persen, dan masih ada sekitar Rp 300 juta lebih nilai PBB yang belum masuk,’’ akunya.
Lutfi mengakui, saalah satu kendala yang dihadapi sehingga pencapaian pemasukan PBB di wilayah kerjanya baru mencapai 50 persen, karena selain targetnya terlalu tinggi juga karena petugas kolektor yang disetujui oleh Dinas Pengelolaan Keuangan daerah hanya 1 orang. (edy/C)