Sinjai, BKM–Nelayan di Kabupaten sinjai mengeluh lambannya proses pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal di atas 10 gross tone (GT). Padahal, sebagian nelayan sudah melakukan pengurusan izin ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi sulawesi selatan bahkan ada berkasnya sudah lebih dari dua bulan.
Bahkan Amal kepala kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa kabupaten sinjai yang membantu nelayan Kabupaten Sinjai untuk pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pada kantor PTSP Provinsi sulawesi selatan diduga calo oleh oknum dikantor PTSP provinsi sementara dia berikan pelyanan ekstra ini untuk nelayan sinjai sejak bulan maret 2015 lalu.”Saya merasa tersinggung dengan kata calo yang diduga dilontarkan oleh oknum petinggi kantor PTSP provinsi padahal saya cuma membantu nelayan yang tidak biasa ke makassar untuk mengurus izinnya kemudian saya dijanji janji terus oleh PTSP bahwa perizinan sudah selesai namun setelah saya cek malah belum selesai sementara para nelayan sudah mendesak ingin keluar melaut hal ini yang membuat saya naik pitam dan saya berjanji didepan pegawai PTSP bahwa saya akan menginap dikantor ini kalau tidak diselesaikan izin nelayan sinjai namun hal itu juga tidak mendapat respon dari PTSP dibuktikan dengan saya kembali kesinjai dengan sebutan calo dan tidak adanya izin yang selesai bahkan ada izin sudah kurang lebih dua bulan belum selesai sampai sekarang saya juga membantu nelayan sinjai sejak bulan maret 2015 lalu kenapa baru sekarang dia katakan saya calo kenapa tidak dari dulu dan menghentikaan pelyanannya terhadap nelayan sinjai kalau saya yang bawa berkasnya.”bebernya dengan nada kecewa dengan mata berkaca kaca
Amal Menambahkan bahwa pelayanan buat nelayan sinjai pada kantornya bukan saja 24 jam setiap hari kerja bahkan hari liburpun dia gunakan untuk melayani keperluan nelayan dalam hal perizinan.”saya tidak habis pikir kenapa pusat mengeluarkan kebijakan memusatkan pengurusan izin di provinsi padahal nelayan butuh pelayanan yang cepat karena ada beberapa hal persiapan yang urgen dalam penangkapan ikan itu tidak boleh memakan waktu yang lama misalnya es balok yang telah dipersiapkan itu tidak boleh memakan waktu lama diendapkan karena jika mencair nelayan akan rugi yang tidak sedikit nilainya untuk itu saya memaksimalkan pelayanan pada kantor saya walaupun hari minggu dan tanggal merah saya akan melayani nelayan.”tambah amal
dengan lambatnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ini terbit Akibatnya, sebahagian nelayan tak berani melaut sebahagian lagi nekat melaut oleh karena es baloknya akan mencair hal itu diungkapkaan oleh sapri yang sehari harinya berprofesi sebagai nelayan.”sebahagian teman kami takut melaut karena, kalau kedapatan melaut tanpa izin, khawatir kapalnya akan ditahan sebahagian lagi nekat tidak menunggu surat izin itu karena es balok yang telah disiapkan sudah akan mencair dan kalau itu mencair kerugian hingga puluhan juta rupiah.”ungkap sapri
sementara Drs. Baharuddin ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan (PMPK) siamasei mengecam keras dengan kebijakan pusat bahwa izin melaut di pusatkan diprovinsi.”Saya selaku ketua LSM pemberdaayaan masyarakat pesisir dan kepulauan menyesalkan kebijakan pemerintah entah itu pusat, provinsi atau pemerintah kabupaten yang memusatkan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di provinsi sebab hal ini sangat merugikan nelayan karena sebahagian besar nelayan kita tidak biasanya pakai sepatu lalu diperhadapkan untuk datang kekota metropolitan untuk pengurusan izin belum lagi biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biaya gratisnya pengurusan izin keluhan disampaikan oleh nelayan kita bahwa jarak sinjai ke makassar itu kurang lebih 220 km jauhnya mana lagi biaya hotel yang ditanggung jika izinnya belum keluar unuk itu sebagai ketua lsm saya menyesalkan sekaligus mendesak pemerintah aagar menyikapi hal ini dengan menempatkan perwakilan pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)pada kantor dinas kelautan dan perikanan didaerah daerah nelayan contohnya kabupaten sinjai kalau nelayan diperhadapkan kondisi seperti ini terus menerus bukan lagi mensejahterahkan nelayan melainkan membunuh usaha nelayan secara pelan pelan pejabat dipusat atau di provinsi bahkan didaerah kabupaten sinjai saya minta jangan cuma duduk manis dikursi empuknya turunlah dan lihat penderitaan nelayan .”cetus baharuddin
Sementara Indriana tim tekhnis PTSP provinsi sulawesi selatan dengan entengnya dia menjawab terkait persoalan penderitaan nelayan sinai ini ketika dikonfirmasi via hp.”maaf pak sya tidak bisa memberikan komentar silahkan datang kekantor PTSP saja konfirmasi langsung kekepala PTSP provinsi.”jawabnya enteng