KOMISI D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar juga mendesak Kepala Infestorat Pemerintah Kota Makassar untuk mengumumkan nama-nama Kepala Sekolah (Kepsek) yang memiliki rekam jejak buruk, seperti telah melakukan pungutan liar (Pungli) serta tindak kekerasan.
Sekretaris Komisi D, Hamzah Hamid mengungkapkan, keterlibatan inspektorat dalam proses seleksi kepala sekolah sangat penting dilakukan, sebab menurutnya, inpekstorat-lah yang memiliki data kepala sekolah yang memiliki rekam jejak yang buruk.
“Proses seleksi kepala sekolah sudah mendekati kesempurnaan, namun Pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan masih harus kembali mengkomunikasikan nama-nama kepsek bermasalah dengan inspektorat. Jangan sampai ada kepsek yang punya rekam jejak jelek kemudian diloloskan ditahap selanjutnya,” terang legislator PAN itu.
Apalagi, beberapa kepsek yang pernah bermasalah, kembali mencalonkan diri. Olehnya itu, Hamzah berharap seleksi kepsek yang tengah berlangsung bisa menjadi ajang untuk memilih pimpinan yang memiliki rekam jejak bagus serta kemampuan manajerial yang baik.
Lebih jauh, tambah Hamzah, jabatan kepala sekolah adalah jabatan yang sangat strategis, semua pengeluaran anggaran hanya bisa dicairkan bila ada tanda tangan kepala sekolah. Untuk itu, dibutuhkan kepala sekolah yang punya leadership yang baik.
Hamzah melihat, sejauh ini banyak kebocoran penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) di sekolah, bahkan kebocoran itu mencapai 30 hingga 40 persen di setiap pencairan.”Indikasinya adalah banyak sekolah yang masih terlihat kumuh, bertahun-tahun cat temboknya tidak pernah diganti, wc yang rusak dan fasilitas yang kurang memadai. Sekolah dengan kondisi tersebut perlu dipertanyakan, selama ini dana BOSnya dipakai untuk apa?,”terang Hamzah.
Hamzah menyebut setiap per triwulan, SMP mendapatkan dana BOS sebesar Rp750 per murid, SD Rp525 per murid, dan SMA sebesar Rp1,5 juta per murid. (ita/war/c)