JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menyindir lembaga legislatif terkait minimnya realisasi penyerapan anggaran pada program dan kegiatan di tahun 2015.
Iksan meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Jeneponto untuk memberikan ruang kepada pihak legislatif untuk ikut mengusulkan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.
“Misalkan untuk satu anggota dewan mengusulkan Rp1 miliar. Kalau SKPD dan dewan bersinergi maka saya yakni, tidak ada lagi devisit keuangan di APBD tahun 2016,” sindir Iksan saat ditemui di rumah jabatannya di Jalan Kenanga Bontosunggu, Minggu (17/1).
Iksan menjelaskan, APBD Jenepoto tahun 2015 telah menembus angka Rp1,1 triliun. Iksan optimis, dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, APBD Jeneponto tahun 2016 tidak lagi mengalami defisit.
“Dewan adalah mitra dalam menentukan arah pembangunan Jeneponto. Makannya saya minta seluruh pimpinan SKPD untuk memberikan ruang kepada dewan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang mereka serap dari aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Sindiran Iksan mulai muncul setelah beberapa legislator menyatakan sikap menolak untuk mengawal aspirasi masyarakat dalam setiap pembahasan anggaran di DPRD. Hubungan kedua lembaga ini mulai renggang, pasca skandal Dana Aspirasi serta belum terbayarnya gaji dan anggaran Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) para legislator sejak April hingga Desember 2015 menambah hubungan kedua lembaga makin meradang. Demikian pula personalan mandeknya pembayaran proyek fisik kepada pihak rekanan. (krk-ril/c)