MAKASSAR, BKM –Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ternyata tidak ingin gegabah memilih calon kepala sekolah (Kepsek) dari hasil tes kompetensi dan uji publik.
Danny sapaan akrabnya, masih akan menyaring nama-nama calon kepsek yang bersih atau clear dari semua persoalan masa lalu, seperti terbukti melakukan pungutan liar (pungli), perbuatan melanggar moral dan melanggar kode etik pegawai.
Meski bersih dari persoalan tersebut, Danny juga masih akan melakukan tes kesehatan dan narkotika.
“Kami belum bisa memastikan kapan pengumuman hasil uji publik calon kepsek yang telah digelar selama tujuh hari sejak 11-17 Januari lalu. Apalagi, pak wali masih merekapitulasi data jumlah pengaduan warga terkait jejak rekam calon kepsek,” ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh, Senin (18/1).
Hanya saja, jelas Ibe sapaan akrab Sekkot Makassar, pengumuman hasil uji publik calon Kepsek tidak keluar dari bulan Januari. Sebab, Wali Kota Makassar juga menginginkan tes calon Kepsek lebih akurat, transparan agar mendapatkan Kepsek yang lebih baik dari yang sebelumnya.
“Saya juga berharap mendapatkan Kepsek yang lebih baik, karena telah mengikuti berbagai proses tahapan seperti tes wawancara, tulis, uji publik, kesehatan. Paling lambat minggu keempat dalam bulan ini, kita sudah mendapatkan kepsek terbaik,” ujarnya.
Terkait dengan wacana pergantian Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar, Ibe menambahkan, masih menunggu keputusan dari wali kota. Apalagi, sada kepala UPTD yang menjabat sudah puluhan tahun dan belum pernah diganti.”Kita tunggu saja keputusan wali kota, sebab pergantian UPTD pak Wali yang tentukan. Saya tidak bisa komentar banyak mengenai hal itu,” singkatnya.
Terpisah, Sekretaris Disdikbud Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady mengatakan, Disdikbud telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 15 pengaduan dengan data dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.”Sebanyak 15 pengaduan yang masuk ke kita, dengan berbagai macam kasus seperti menyalahgunaan wewenang, pungli dan pelanggan etik seperti perselingkuhan,” katanya.
Ia juga masih menunggu waktu penetapan dari Wali Kota Makassar.
“Saya tunggu saja kapan wali kota menetapkan waktu untuk pengumumkan hasil uji publik dan melanjutkan dengan tes kesehatan,” singkatnya.
Kabag Humas Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra juga masih menghitung total pengaduan masyarakat yang masuk sejak tanggal 11-17 Januari.
“Saya masih menghitung total pengaduan masyarakat. Tapi, kalau untuk jumlah pengaduan masyarakat yang terkumpul hingga Minggu (17/1) sebanyak 1.064 pengaduan melalui pesan singkat atau SMS di nomor hotline,” ucapnya.
Ia mengaku, dari jumlah yang dirilis tersebut,Sebanyak 954 SMS berisi dukungan, 28 SMS memberikan saran dan 82 SMS yang menyampaikan sanggahan.”Sanggahan yang diterima beragam, ada yang ditolak lulus seleksi dengan alasan kinerja yang buruk, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan hingga masalah poligami. Semua itu masih kita lakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah totalnya, dan jenis sanggahan apa yang terbanyak,” katanya.
Untuk pengumuman hasil tes uji publik, Wali Kota akan mengumumkan hasil rekap minggu ini.
“Itu pengumumannya pasti dilakukan dalam minggu ini. Yang jelas kalau hasil rekapnya sudah selesai semua Walikota pasti segera mengumumkan hasilnya,” tambahnya. (arf/b)