ENREKANG,BKM — Pemkab Enrekang mendapatkan bonus anggaran berupa dana insentif daerah (DID) tahun 2016 dari pemerintah pusat sebesar Rp33,4 miliar. Penerimaan DID disampaikan dalam acara sosialisasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan pemerintah Pusat bersama anggota DPR RI Jamaluddin Jafar Jerre, MH bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Boediarso Teguh Widodo, di Aula Gedung Kantor Bupati, Jumat (22/1).
Sosialisasi yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, H Muslimin Bando dan Muh Amiruddin, Ketua DPRD Enrekang, Banteng K, Sekkab Enrekang, Chairul Latanro,MM para kepala SKPD, Camat, Lurah dan seluruh Kades se-Kabupaten Enrekang.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Boediarso Teguh Widodo dalam sambutanya mengatakan bahwa,seandainya Pemkab Enrekang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2015 kemrin,dana DID sebesar Rp 33,4 miliar akan di tambah menjadi Rp 5 miliar.
“Tahun lalu Enrekang tidak dapat 2016 sekarang baru dapat dana DID sebesar Rp 33,4 miliar. Seandainya Enrekang WTP kemarin alokasinya pasti Rp 5 miliar,”ujar Boediarso .
Ia berharap kepada pimpinan (SKPD) agar bersinergi dalam mengelolah keuangan daerah, kinerja pelayanan publik, kinerja ekonomi dan kesejahteraan untuk bisa mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kalau WTP saya tambah anggaran ini,”janji Dirjen di sambut aplaus hadirin.
Bupati Enrekang, H Muslimin Bando mengatakan untuk Kabupaten Enrekang,peningkatan dana Desa dari pemerintah Pusat pada tahun 2015 sebesar Rp 31.246 miliar dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 69.882 miliar ini berarti lanjut Muslimin Bndo, tahun 2015 rata-rata desa mengelolah dana Desa sebesar Rpn 300 juta per desa dan untuk tahun 2016 rata-rata sebesar Rp 847 juta.
”Melihat dari perkembangan dana desa yang sangat siknifikan,saya mengharapkan kepda para kepala desa agar pemanfaatan perlu perencanaan yang baik,sehingga tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan kualitas hidup manusia serta penagulangan kemiskinan dapat tercapai,”jelas Muslimin. Bupati menambahkan dengan mendorong tumbuhnya partisipasi dan transparansi pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum pada masing-masing desa.
“Saya tekankan kepda seluruh Kades untuk membuka mata dan telinga terhadap persolan yang dihadapi masyarakat,”tukasnya. (her/C)