MAKASSAR, BKM — Rencananya, hari ini, Senin (25/1), Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akan mengumumkan hasil uji publik calon kepala sekolah (Kepsek).
Bahkan Danny sapaan akrabnya, akan menuntaskan proses penentuan kepala sekolah sebelum Februari mendatang.
Selama sepekan, Danny telah menyaring nama-nama calon kepsek yang bersih atau clear dari semua persoalan masa lalu, seperti terbukti melakukan pungutan liar (pungli), perbuatan melanggar moral dan melanggar kode etik pegawai.
Meski bersih dari persoalan tersebut, Danny juga masih akan melihat komitmen para calon apakah mampu meningkatkan pendidikan di Kota Makassar atau tidak.
“Saya siap umumkan Senin (hari ini), setelah melihat respon warga yang memasukkan aduannya di proses uji. Bahkan, saya sudah nilai mana yang bisa mana yang tidak,” kata Danny, akhir pekan lalu.
Ia menambahkan, pengaduan masyarakat yang masuk dalam uji publik calon Kepsek didominasi dengan pengaduan kasus pungutan liar (Pungli) dan pelanggaran etik.”Kasus pungli yang paling banyak masuk termasuk kasus pelanggaran etik. Nantilah diumumkan jumlah keseluruhannya,” singkat Danny.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh menegaskan juga, jika pengumuman hasil uji publik calon Kepsek tidak keluar dari bulan Januari. Sebab, Wali Kota Makassar juga menginginkan tes calon Kepsek lebih akurat, transparan agar mendapatkan Kepsek yang lebih baik dari yang sebelumnya.
“Saya juga berharap mendapatkan Kepsek yang lebih baik, karena telah mengikuti berbagai proses tahapan seperti tes wawancara, tulis, uji publik, kesehatan. Pekan ini, kita sudah mendapatkan kepsek terbaik,” ujarnya.
Terkait dengan wacana pergantian Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar, Ibe menambahkan, masih menunggu keputusan dari wali kota. Apalagi, sada kepala UPTD yang menjabat sudah puluhan tahun dan belum pernah diganti.”Kita tunggu saja keputusan wali kota, sebab pergantian UPTD pak Wali yang tentukan. Saya tidak bisa komentar banyak mengenai hal itu,” singkatnya.
Sebelumnya, Kabag Humas Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra telah menghitung total pengaduan masyarakat yang masuk sejak tanggal 11-17 Januari lalu.”Total pengaduan masyarakat yang terkumpul sebanyak 1.064 pengaduan melalui pesan singkat atau SMS di nomor hotline,” ucapnya.
Ia mengaku, dari jumlah yang dirilis tersebut, sebanyak 954 SMS berisi dukungan, 28 SMS memberikan saran dan 82 SMS yang menyampaikan sanggahan.”Sanggahan yang diterima beragam, ada yang ditolak lulus seleksi dengan alasan kinerja yang buruk, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan hingga masalah poligami. Semua itu masih kita lakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah totalnya, dan jenis sanggahan apa yang terbanyak,” katanya.
Untuk pengumuman hasil tes uji publik, Wali Kota akan mengumumkan hasil rekap pekan ini.(arf/b)