Site icon Berita Kota Makassar

APBN Sulsel tidak Terserap Rp2,02 T

MAKASSAR, BKM — Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Sulsel), melaporkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Pelaporan dilakukan saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Gedung Keuangan Negara (GKN), Selasa (2/2).
Kepala Bagian Umum Ditjen Perbendaharaan, Nursaid menjelaskan, persentase penyerapan APBN di Sulsel tahun lalu sebesar 90,95 persen dengan sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp2,02 triliun.
Besarnya anggaran yang belum terserap itu bersumber dari beberapa pos anggaran. Diantaranya belanja pegawai yang tidak terserap maksimal, hanya sekitar 98,64 persen dengan nominal anggaran yang tidak terserap sebesarRp 90,95 miliar. Selain itu, penyerapan belanja barang mencapai 90,44 persen dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp625 miliar, belanja modal 84,76, menyisakan anggaran sebesar Rp1,16 triliun, dan penyerapan bantuan sosial 90,31 dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp153 miliar.
Dia menjelaskan, tingkat penyerapan yang tidak maksimal sudah berlangsung selama tujuh tahun terakhir. Penyerapan tertinggi mencapai 95,51persen, terjadi pada tahun 2009. Setelah itu, penyerapan anggaran mengalami penurunan terus menerus.
Dia melanjutkan, rendahnya penyerapan anggaran pada tahun lalu, diantaranya disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang/jasa, keterlambatan dalam penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran, perubahan nomenklatur kementerian/lembaga, keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan serta keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian/lembaga.
Salah satu hal yang secara signifikan mempengaruhi penyerapan adalah kehati-hatian berlebihan dari para pejabat pembuat komitmen untuk melakukan perikatan/kontrak dalam pengadaan barang/jasa.
Para pejabat tersebut, lanjutnya, tidak mau terperosok dalam ranah hukum yang seringkali timbul walaupun dalam pelaksanaan anggaran telah menitikberatkan aspek kehati-hatian.
Dilanjutkan, luasnya perasaan takut tersebut menyebabkan penyerapan anggaran terutama terkait belanja barang dan belanja modal pada akhirnya ikut terpengaruh menjadi rendah sehingga kita seringkali kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi.
Menyikapi laporan tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, salah satu jumlah APBN terbesar terdapat di Sulsel. Oleh sebab itu, memaksimalkan serapan anggaran sangat penting.
Selain memaksimalkan anggaran, menurutnya, ketepatan proses penggunaan anggaran harus dijaga. Gubernur dua periode ini berharap, serapan anggaran tahun ini bisa lebih cepat. Sebab, kata dia, APBN Sulsel naik Rp9 triliun atau sudah hampir Rp50 triliun.
Salah satu caranya, harus mepercepat tender dan belanja negara. “Walaupun tidak semudah yang kita ucapkan. Itu harus berproses dan hati-hati, tetapi tidak boleh takut,” ujarnya.
Sementara itu, pekan lalu, Syahrul Yasin Limpo juga menekankan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk segera melakukan lelang proyek yang ada di unit kerja masing-masing.
Tujuannya, agar perputaran ekonomi di daerah ini terus terjaga. Dia berharap, Januari lalu sudah ada aktifitas lelang.
Namun sayang, hingga saat ini, berakhirnya bulan Januari, berdasarkan pantauan di website LPSE Pemprov Sulsel, pengumuman penawaran lelang atau tender proyek masih lesu.
Yang baru mengajukan lelang adalah Dinas Sosial terkait pengadaan catering di beberapa pantai jompo serta pengumuman tender beberapa instansi vertikal lainnya, seperti Polda Sulselbar dan BNNP Sulsel.
Syahrul bahkan berjanji akan menegur dan mengingatkan jajaran SKPD untuk melaksanakan lelang proyek tepat waktu.
Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Latif, mengatakan, pengumuman rencana umum pelelangan akan dilakukan secara serentak kendati tidak semua proyek belum siap dokumennya.
Alasannya, agar seluruh masyarakat tahu banyak kegiatan yang akan dilelang, ujar Abdul Latief.
Soal lambannya proyek APBD yang akan dilelang, kata Latief, lantaran belum semua proyek siap dokumennya.”Kami tetap mendorong agar semua SKPD segera masukkan pengumuman tendernya,” jelas Abdul Latief.(rhm/b)

Exit mobile version