RANTEPAO, BKM — Banyaknya tenaga honorer di Toraja Utara tidak kerja maksimal, membuat Pemkab mengambil tindakan tegas. Pasalnya anggaran tersedia sudah tidak sebanding dengan tenaga honor sehingga efektifkan anggaran tersedia dilakukan pemutusan kontrak.
Berdasarkan data dari Pemkab, honorer Torut kini tercatat 3.117 orang dan tersebar di semua SKPD.
”Hasil evaluasi tahun 2016 harus dilakukan pengurangan melalui pemutusan kontrak,”ujar Sekda Lewaran Rantela`bi kepada BKM Selasa (2/2) di Rantepao.
Lewaran menjelaskan, perpanjangan tenaga kontrak akan disesuaikan dengan kebutuhan Pemkab. Olehnya itu perlunya dilakukan sinkronisasi dengan anggaran tersedia 2016, sebab tidak ada lagi tambahan tenaga honor.
”Kecuali honorer berkinerja baik, tetap diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi,” tambahnya. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 hanya Rp.18 miliar, dengan tenaga honorer diterima PHT setiap bulan Rp.520.000. Proses pemutusan tenaga kontrak sedang dilakkan kajian secara menyeluruh dan komperehensif. (gus/C)