MAKALE, BKM — Tidak maksimalnya pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Tana Toraja utamanya pra sejahtera di wilayah pinggiran mendapat perhatian dari anggota dewan Paulus Paonganan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada BKM Kamis (4/2) mengatakan, dari 200 ribu lebih penduduk Tana Toraja, 30 ribu diantarabnya belum menikmati BPJS.
Kondisi ini membuktikan belum meratanya pelayanan BPJS kepada masyarakat tersebar di 19 kecamatan di Tana Toraja.
Memaksimalkan pelayanan BPJS di Tana Toraja, lanjut Paulus, Pemkab perlu strategi baru data penduduk lebih akurat agar perlindungan pelayanan kesehatan dinikmati masyarakat baik didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Melihat data masyarakat kategori miskin di Tana Toraja tergolong tinggi, pelayanan BPJS hendaknya lebih fokus kepada masyarakat memiliki kartu miskin.
Diakui mantan Kepala Lembang ini, belum meratanya pelayanan BPJS tentu ada masalah dan persoalan, sehingga formula solusinya segera dipikirkan unit kerja terkait penyelesaiannya.
Sala satu fenomena selain ada pungutan atau iuran bulanan tidak mampu dibayar masyarakat, juga berlakunya Kartu Tanda penduduk (KTP) elektronik belum dimilki semua masyarakat.
Pasalnya sala satu sayarat masyarakat menjadi anggota BPJS memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional sehingga menyulitkan masyarakat mendapat pelayanan BPJS. (gus/C).