ENREKANG, BKM — Pemkab Enrekang menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar sebagai dana integrasi biaya kesehatan bagi warga miskin.
Saat ini, di Enrekang warga kurang mampu alias miskinmencapai 27.192 jiwa.
”Warga miskin tidak perlu khawatir dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan. Pemkab untuk tahun anggran 2016 ini sudah menyediakan anggarannya. Selain Pemkab, Pemprov juga menganggarkan sekitar Rp 3 milyar sebagai hasil kesepakatan 60-40 yang disepakati bersama,” ujar Andi Ulung P Tiro, Kadis DPKAD saat ditemui di kantornya, Jumat (5/2).
Dia menambahkan total dana integrasi Jamkesda mencapai Rp 7,4 miliar. Pemkab menanggung beban 60 persen dan provinsi 40 persen.
Dari jumlah warga Enrekang yang mencapai sekitar 246.000 jiwa ini, 81.000 jiwa diantaranya merupakan pemegang kartu KIS yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Selebihnya menurut Andi Ulung Tiro diharapkan menjadi peserta BPJS secara mandiri
Kadis Kesehatan Enrekang dr Marwan Ganoko yang dikonfirmasi via ponsel menyatakan berdasarkan verifikasi pihak BPJS dari 27.192 jiwa yang lolos hanya 15.000 jiwa.
“Tim penanggulangan Kemiskinan Daerah yang didalamnya termasuk Dinas Kesehatan sudah menyerahkan data-data pemegang Jamkesda yang akan diintegrasikan ke BPJS. Namun hanya sekitar 15.000 yang lolos verifikasi,”tutup Marwan. (her/C)