MAKASSAR, BKM — Sejumlah orang tua siswa di SMAN 19 Makassar mengaku heran dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak sekolah.
Para siswa mulai dari kelas VII sampai IX diharusnya membayar uang pungutan sebesar Rp300 ribu rupiah setiap bulannya.
Parahnya lagi, pihak sekolah diduga mengancam siswa untuk tidak mengikutkan ujian akhir sekolah sebelum melunasi pembayaran.
Seorang siswa kelas VIII SMAN 19 Makassar berinisial “L” mengaku heran setiap bulan siswa diminta membayar uang pungutan sebesar Rp300 ribu tanpa alasan yang jelas.
“Memang kak, setiap bulan kalau kita mau ujian sekolah diminta membayar Rp300 ribu. Kalau tidak bayarki diancam tidak diikutkan ujian. Baru saya juga tidak tau itu pembayaran apa, karena alasannya banyak mulai dari biaya pembangunan dan sukarela,” katanya.
Dia juga mengaku kasihan ke kedua orang tuanya yang setiap bulan pusing untuk mencarikan uang biaya sekolahnya. Sementara pihak sekolah sendiri tidak memberikan kebijakan potongan harga untuk pembayaran. Meskipun ada, dia mengaku tetap dipersulit dengan catatan harus membawa surat miskin.
“Memang mahalki sekolah sekarang kak, tidak adami yang gratis, ada ada saja pasti disuruhki bayar,” ujarnya.
Sementara itu, Nina, orang tua siswa mengatakan sudah dari dulu dia menginginkan adanya sorotan ke SMAN 19 Makassar. Karena sudah lama pihak sekolah bebas memungut biaya kepada siswa dengan alasan yang bermacam-macam.
“Masa setiap bulan siswa dimintai uang tanpa alasan jelas. Tapi paling banyakmi itu alasannya uang pembangunan, sedangkan uang pembangunan menurut saya itu dibayar diawal masuk sekolah,” akunya.
Dia juga berharap Pemerintah Kota Makassar harus tegas dan aktif memantau aktifitas sekolah yang sering memungut biaya tanpa alasan yang jelas. Sebab, jika ini dibiarkan para orangtua merasa sangat terbeban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada-anaknya.
Sementara itu, ketika ingin dikonfirmasi terkait permasahan tersebut, Kepala Sekolah SMAN 19 Makassar yang diketahui masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) tidak berada di ruangannya. Salah seorang penjaga sekolah kepada BKM mengaku jika Kepsek memang jarang berada di sekolah.
“Memang jarangki Kepsek ini datang karena diakan masih PLT, tapi kalau untuk administrasi sekolah tetapji lancar,” singkatnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Alimuddin Tarawe menegaskan, akan menindaki oknum Kepsek ataupun guru yang terbukti melakukan Pungutan Liar (Pungli) di dalam sekolah. Bahkan dia juga mengaku tidak segan memberikan surat rekomendasi pencopotan Kepsek tersebut ke Wali Kota Makassar jika pelanggaran yang dilakukakn terbilang cukup berat.”Pasti kalau ada pelanggaran ssperti itu kita akan tindak tegas,” tandasnya.(arf)