JENEPONTO, BKM — Warga Kecamatan Taroang, Kebupaten Jeneponto mengusulkan pengadaan pemecah ombak dan program bedah rumah bagi warga miskin. Usulan warga tersebut dituangkan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 8 desa se Kecamatan Taroang.
Usulan disampaikan Camat Taroang, Syakhrul Awing mengaku 8 desa sudah menggelar Musrenbang. Sesuai dengan teknis Musrenbang, kata dia, semua usulan telah mengacu pada skala prioritas dengan berkas usulan setebal 12 halaman.
“Beberapa usulan itu diantaranya proyek pemecah ombak dan bedah rumah warga miskin. Semoga usulan masyarakat dari 8 desa bisa terujud di APBD Jeneponto 2017,” harap Syakhrul Awing saat membuka Musrenbang Kecamatan Tarowang di aula kantor kecamatan, Kamis (11/2).
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar yang hadir langsung dalam Musrenbang Kecamatan Taroang berharap, Musrenbang tingkat kecamatan fokus pada usulan masyarakat yang dinilai prioritas dan terintegrasi dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD).
Menurut Iksan, pendakatan skala prioritas dalam merealisasikan usulan musrenbang dilakukan dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, apa yang dihasilkan dalam Musrenbang diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan oleg masyarakat banyak
“Sebagai bahan masukan saya sampaikan kalau kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Makanya perlu pendekatan skala prioritas dari usulan masyarakat yang nantinya kita realisasikan tahun ini. Kalaupun nantinya anggaran daerah tidak mampu mencover, maka kita usahakan mencari dana di provinsi atau pusat,” harap Iksan dihadapan peserta Musrenbang.
Iksan merasa berkewajiban terlibat langsung dalam Musrenbang kecamatan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang dikeluhkan masyarakat. Dia mengaku selama ini intens ke pemerintah pusat, hanya karena berharap adanya alokasi anggaran untuk menunjang pembangunan di Jeneponto.
“Makanya saya bolak-balik Jakarta hanya untuk carikanki uang. Saya tidak mau mi dengar lagi ada jalan yang rusak karena tidak pernah diperbaiki, ada daerah gersang dan gelap itula. Dengan momen ini saya bisa poantau langsung yang mana prioritas untuk direalisasikan,” kata Iksan.
Iksan juga menyampaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sekitar Rp200 miliar nantinya digunakan untuk pembangunan jalan hotmix serta betonsasi sepanjang 200 km yang tersebar diseluruh desa.
Begitu pula pemanfatan Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp700 miliar yang diharapkan dapam dimanfaat pemerintah desa untuk pemberdayaan pemuda dan kelompok masyarakat produktif.
“Saya minta minta kepala desa agar yang kecil-kecil seperti pembinaan generasi muda, pengadaan unggas dibebankan saja ke ADD, karena sangat tidak pantas masuk di APBD. Kiranya para kades dapat memahami yang mana masuk ADD dan yang mana masuk APBD,” tegas Iksan.
Iksan juga berharap agar DPRD ikut ambil peran dalam sosialisasi RPJMD, agar masyarakat paham tentang program yang dicanangkan Pemkab Jeneponto.
Acara Musrenbang juga dihadiri dua Legislator Jeneponto, H Mappatunru, Andi Baso Sugiarto. Turut hadir Kepala Bappeda, Muh Nuralam Basir, Kepala Inspektorat, Yusuf pakihi, Danramil Kapt Abd Hakim, Kapolsek Batang AKP Wahyu Asisten II, H Ahmad, Kadis Hutbun, Khaidir Bulu, Kepala BPBD H Anwaruddin Munassar, Kadis PU, H Abd Malik, Camat Tarowang Sakhrul serta 8 kepala kelurahan/desa setempat. (krk-ril/c)