MAKASSAR, BKM–Calon kepala sekolah (Kepsek) sebanyak 435 orang dibebankan untuk membayar biaya tes kesehatan hingga mencapai Rp980 ribu per orang. Biaya tersebut dialokasikan untuk pemeriksaan atau Medical Check Up dan memeriksa urine para calon, Senin (15/2) pekan depan.
Biaya yang telah dikeluarkan calon kepsek ternyata belum menjamin mereka lolos dan menjadi kepala sekolah terpilih, sebab jika kesehatannya buruk dan ketahuan memakai narkoba maka otomatis mereka dinyatakan gugur, dan biaya yang dikeluarkan mereka juga hangus.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto hanya menyerahkan sepenuhnya ke panitia rekrutmen calon kepala sekolah (Kepsek) untuk menggelar tes kesehatan termasuk beban biaya. Pasalnya, pelaksanaan tes kesehatan calon Kepsek tidak dialokasikan anggarannya di APBD Kota Makassar.
“Pelaksanaan tes kesehatan itukan tidak memiliki biaya, jadi saya serahkan saja semuanya ke dinas terkait,” katanya.
Meski demikian, wali kota juga meminta pelaksanaan tes kesehatan dilaksanakan secara transparan dan terbuka termasuk masalah biaya.
“Yang penting terbuka saja,” singkatnya.
Dia juga mengaku belum bisa menjamin 435 calon kepsek lolos dan terpilih, sebab jika ada calon Kepsek yang terindikasi sebagai pengguna narkoba setelah melakukan tes narkotika, maka langsung digugurkan.”Pasti kita akan gugurkan dan penggantinya dari calon kepsek yang memiliki ranking di bawahnya,” tegas wali kota.
Anggaran tes kesehatan termasuk biaya makan minum petugas kesehatan dan pihak Badan Narkotika Kota (BNK) mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Kota Makassar.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iqbal Djalil menegaskan, rencana tes kesehatan dan tes urine setelah uji publik tidak efektif lagi dilaksanakan sebab seharusnya tes kesehatan dilaksanakan pada awal-awal pendaftaran.
“Bukan masalah biaya, tetapi soal waktu yang tidak efektif lagi untuk melaksanakan tes kesehatan,” jelasnya.
Alasan anggota Komisi D DPRD Makassar ini, jika tes kesehatan tersebut dilaksanakan maka akan memakan waktu yang lebih panjang lagi.”Panjang lagi prosesnya. Pokoknya saya tidak sependapat,” tegasnya.
Dia menambahkan, dalam rekrutmen tidak ada persyaratan bahwa calon kepsek harus melalui tes kesehatan terlebih dahulu.”Kalau mau di awal, kenapa baru sekarang tes kesehatan lagi, dan dipersyaratan tidak ada aturan untuk melaksanakan tes kesehatan,” tambahnya.
Terpisah, legislator PKS lainnya, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, setuju saja jika biaya untuk tes kesehatan dan tes urine dibebankan ke calon kepsek mengingat dana alokasi calon kepsek sebesarRp800 juta tidak termasuk tes kesehatan.
“Bukan dipunggut, tetapi mereka sendiri yang datang ke RSUD untuk cek kesehatan kemudian membayar. Jadi pemkot tidak memungut dana dari cakepsek,” ungkapnya.(arf-ita/war/b)