JENEPONTO, BKM — Persoalan pengairan yang dikeluhkan warga di Kecamatan Batang mendapat tanggapan dari Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar. Iksan mengaku, ketersediaan air bersih serta pengairan areal persawahan menjadi fokus utama pemerintahnya.
Hal ini dikemukakan Iksan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang di aula kantor kecamatan, Selasa (16/2).
Dalam sambutannya Iksan menyampaikan, salah satu solusi persoalan ketersediaan air bersih, yakni dengan pembangunan waduk. Proyek ini, kata Iksan masih berjalan dan ditarget rampung pada tahun 2018 mendatang.
“Kita sama-sama ketahui bahwa proyek Waduk Kelara masih dalam proses pembangunan. Tahun 2018 proyek ini ditargetkan rampung dan bisa sudah bisa mengairi kurang lebih 30.000 hektar sawah,” kata Iksan.
Dia juga mengaku jika Kabupaten Jeneponto saat ini masih dalam kategori sebagai Daerah Tertinggal di Sulsel. Iksan mengakui, predikat tersebut, disebabkan adanya kesalahan dalam pengelolaan? daerah. Menurutnya, pencanangan program Jeneponto Gammara menjadi bagian penting dalam membawa daerahnya keluar dari status negatif.
“Dalam Program Gammara tertera visi dan misi pemerintah sebagai langkah konkrit untuk mengantar daerah kita menuju ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu Camat Batang, Muh Idris mengatakan, Musrenbang ini sebagai lanjutan Musrenbang tingka desa dan kelurahan. Dia menjelaskan, persoalan pengairan di wilayahnya menjadi hal yang prioritas, mengingat 90 persen warga di Kecamatan Batang berprfesi sebagai petani.
“Usulan yang masuk di Musrenbang sebagian besar menyangkut malasah pengairan, seperti
permintaan rehabilitasi daerah irigasi masing-masing di daerah Kaluku, Kunjung Mange, Soka, Tanapika, Pammissorang, lanngnga, Belang-Belang dan di Togo Togo,” terang Idris.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin memberikan apresiasinya terhadap capaian yang dilakukan pemerintah Iksan Iskandar.
Dia mengaku, bupati dan wakil bupati baru dua tahun menjabat sudah mampu menembus APBD Rp1,2 triliun damana APBD saat keduanya baru memimpin hanya mampu menembus Rp800 milar.
“Setiap kali saya turun ke masyarakat saya sampaikan kepada warga bahwa jangan maki dulu cari pak bupati, karena beliau masih bergelut dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk mencarikan kita anggaran. Itu dibuktikan dengan adanya beberapa bantuan pusat yang sudah turun di daerah kita,” ujar Muh Kasmin meninggikan bupati. (krk-ril/c)