MAMUJU, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar saat ini mengalami kekurangan tenaga penyuluh. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pada Selasa (16/2), telah digelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada para petugas Pil KB dari seluruh kabupaten se Sulbar.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Hj Andi Rita Mariani, kepada BKM di sela-sela acara pembukaan diklat fungsional untuk para petugas penyuluh lapang KB, menyampaikan, pihaknya melibatkan berbagai petugas lapang dimasing-masing desa di seluruh wilayah Provinsi Sulbar. Tujuannya adalah untuk lebih memberikan peningkatan kualitas dan pemahaman agar saat di lapangan nanti mereka dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi ke masyarakat.
Selain itu, lanjut Rita, pelibatan para petugas pil KB dari masing-masing desa ditiap kabupaten ini untuk lebih mengetahui pada program BKKBN baik misi maupun visinya . ”Dari pelatihan ini diharapkan para petugas pil KB ini dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat bermitra dengan baik bersama masyarakat dengan berdasarkan misi yang diembannya,” kata Rita.
Setiap petugas penyuluh Pil KB, tambahnya, harus mematuhi pada aturan. Juga harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang baik termasuk memahami dari visi dan misi pada BKKBN ini, serta harus mengikuti aturan. Para petugas Pil KB yang sudah masuk pada ini wajib mengumpulkan angka kredit.
”Jika ada petugas yang sudah masuk fungsional dan malas mengumpulkan angka kreditnya, maka pasti yang bersangkutan bakal sanksi pemberhentian. Jika ada ada petugas fungsional pil KB yang malas dan mengabaikan tugas-tugasnya, maka itu akan diberhentikan. Saat ini, mudah dan banyak yang mau,” paparnya.
Sementara itu, di Provinsi ini terdapat 792 desa, Untuk jumlah petugas penyuluhh KB hanya 400. Jumlah ini tentunya tidak sebanding. Karena itu berarti, satu orang petugas pil KB akan menangani beberapa desa. Untuk menjalankan program BKKBN kepada masyarakat, maka idealnya satu petugas pil KB menangani satu desa.
”Tapi yang terjadi saat ini, satu orang petugas menangani dua sampai tiga desa. Makanya, tidak maksimal. Saya tentu tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya terus berkoordinasi ke pusat untuk mengusulkan tambahan petugas penyuluh KB. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan diberikan pemerintah pusat untuk petugas penyuluh KB di Sulbar. Sehingga nantinya akan mampu secara ideal satu petugas menangani satu desa,” ujarnya. (ala/mir/c)