JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengaku heran dengan predikat Daerah Tertinggal (DT) diaman daerahnya menempati posisi paling atas tingkat Sulawesi Selatan.
Iksan menilai, sejuah ini kondisi masyarakat Jeneponto jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, dengan predikat sebagai daerah tertinggal, maka diperlukan evaluasi diseluruh sektor, khususnya dalam dunia pendidikan maupun kesehatan.
“Saya heran mengapa Jeneponto berstatus DT. Aakah kita salah kelola atau salah urus hingga mereka menilai masyarakat bodoh, berpenyakitan dan miskin?. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan sepertinya, sudah tidak ada harapan,” keluh Ikan dalam acar Musrenbang Kecamatan Binamu, yang dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemkab Jeneponto di Hotel Valentine, Jalan Pahlawan Bontosunggu, Senin (25/2).
Iksan meminta, seluruh elemen pemerintahaan, PNS, TNI dan Polri bersama-sama membangun Jeneponto agar keluar dari status DT.
“Mari kita keroyok dan bahu membahu membangun daerah kita. Jangan biarkan ada tetangga, sekampung yang sakit tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Jangan biarkan anak- anak usia sekolah di kampung kita putus sekolah. Dan bagi pelaku ekonomi tolong arahkan mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank tanpa agunan hanya bermodalkan surat rekomondasi dari pak camat kok sudah bisa dapat kredit,” imbuh Iksan.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin MS mengatakan, bahwa Musrenbang tidak bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dia meminta agar masyarakat yang usulannya belum terakomodir tidak berkecil hati.
“Harus diingat bahwa Musrenbang itu tidak bisa menyerap seluruh aspirasi. Jangan mengomel kalau usulannya tidak dilaksanakan. Bisa jadi tidak terkoneksi dengan RPJMD kita, meskipun usulan itu dinilai skala prioritas,” jelasnya.
Sementara Camat Binamu, Edy Irate mengaku kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80 persen diantaranya berada di Kecamatan Binamul. Termasuk indikator penilaian Adpura serta Sekolah Adiwiyata.
“Kalau bicara Kecamatan Binamu, maka indikator terbesar IPM dan Adipura ada di wilayah kami. Hanya saja anggaran yang kami terima paling kecil, yakni hanya Rp800 juta dibagi 11 kelurahan tingga Rp40 juta. Kita susah bekerja dengan anggaran sekecil itu. Makanya mohon ditambah,” pinta Edy Irate (krk-ril/c)