MAKASSAR, BKM–Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengusut dana pembinaan partai yang diberikan pemerintah melalui Kantor Kesbangpol Sulsel.
Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulsel, Andi Hakim secara tegas mempertanyakan dana pembinaan PKB yang diberikan pemerintah.
Menurut Hakim, dana tersebut masuk ke partai tanpa sepengatahuan Bendahara DPW PKB Sulsel, Andi Rachmat Endong Patompo.
Hal itu diketahuinya setelah dilakukan klarifikasi kepada Rachmat.
“Sudah diklarifikasi ke Endong. Dia mengakui tidak pernah dilibatkan apalagi menerima uang. Kalau itu benar terjadi maka pelaporan dana ke kesbangpol fiktif,” ungkap Hakim, Minggu (21/2).
“Azhar Arsyad (Ketua PKB Sulsel) harus mempertanggungjawabkan, ini tindak pidana korupsi, pemalsuan tanda tangan, saya minta Rachmat melaporkan Azhar kalau memang tidak pernah terima uang,” tambah Hakim.
Hakim menjelaskan, sangat lucu jika bendahara PKB Sulsel tidak pernah terima uang dan dilibatkan dalam pencairan dana partai di Kesbangpol.
Menurut Hakim, bendahara partai harus terlibat, karena pada verifikasi partai bendahara harus hadiri.
“Jadi Azhar dikemanakan itu dana bantuan pemerintah, dana sekian persen dari anggota dewan kabupaten kota, dan dana lain-lain. Siapa yang menerima,”pungkas Hakim (ita/rif/c)