TAKALAR, BKM — Sejumlah rekanan proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar mengeluhkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang hingga kini belum dibayarkan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Diperkirakan total anggaran SP2D rekanan yang belum teralisasi mencapai Rp 40 miliar. Nilai itu diperuntukan untuk pembayaran sejumlah proyek yang rampung pada tahun 2015 lalu.
Hasri Haris Daeng Nyampo, salah seorang rekanan mendesak BPKD untuk segera mencairkan SP2D atas proyek yang ia kerjakan. Dia menuding, keterambatan pencairan dikarenakan, pihak BPKD terlambat memasukan data ke kas daerah hingga waktu yang ditentukan.
“Pokonya kami minta segera dicairkan. Kami sudah merampungkanb proyek maka seharusnya SP2D kami juga harus dicairkan segera. Soal keterlambatan itu salah BPKD, bukan pada kami,” keluhnya, Selasa (23/2).
Terpisah, BPKD Takalar melalui Kepala Bidang Ankutansi dan Pembelanjaan, Khaedar belum bersedia memberi penjelasan penyebab belum terbayarnya SP2D pihak rekanan.
“Saya bisa saja memberi penjelasan akan hal tersebut, namun alangkah baiknya jika persoalan ini dikonfirmasi langsung sama kepala badan. Yang jelas SP2D yang sudah dikeluarkan akan dibayarkan secara parsial,” kilahnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Nirwan Nasrullah yang dikonfirmasi via telpon selularnya membenarkan adanya keterlambatan tersebut. Nirwan berdalih bahwa jelang detik-detik tutup buku diakhir tahun berkas SP2D menumpuk, sehingga Bank Sulsel tidak mampu mengimput SP2D hingga batas akhir 31 Desember 2015.
“SP2D yang sudah terbit dan belum terbayar sampai saat ini otomatis menjadi utang pemerintah daerah. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbayarkan,” kata Nirwan Nasrullah. (ari-ril/b)