JENEPONTO, BKM — Kementrian Perumahan Rakyat (Mepera) bersama pihak Bank Dunia berencana mengucurkan anggaran untuk program bedah rumah di Kabupaten Jeneponto, Rp7 miliar tahun 2016.
Rencana itu disampaikan pihak Mepera dan Bank Dunia saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Jeneponto di ruang rapat kantor Bupati Jeneponto, Selasa (23/2). Dalam kunjungan ini pihak Mepera diwakilkan Dirjen Rumah Swadaya, Kethut Djadi, Dirjen Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ratna Wahyu, Kasi Aspek Teknik, Mahditya Paramitha, Kasi Aspek Lingkungan, Virza Sasmita Wijaya dan Kasi Aspekteknis Fandi Nasution serta Dyan dari pihak Bank Dunia. Romobongan diterima langsung Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar.
Kethut Djadi menjelaskan, anngaran program bedah rumah bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Djadi mengaku, untuk program bedah rumah dilakukan secara berkesinambungan hingga tahun 2019 mendatang.
“Rencananya kalau siap kita akan bantu program rumah di Jeneponto Rp7 miliar. Jadi program ini berkelanjutan, kita mulai tahun ini sampai tahun 2019.” kata Djadi.
Dalam merealisasikan anggaran BSPS untuk program bedah rumah, lanjut Djadi dibutuhkan sistem permohongan bantuan dalam bentuk proposal.
“Makanya kami minta Pemkab Jeneponto segera masukan proposal bantuan agar tahun depan program ini bisa jalan,” jelasnya.
Djadi mengaku, BSPS program bedah rumah tahun 2016 lebih banyak lagi dari tahun tahun 2015, dimana hanya mencakup 300 rumah dengan totol anggaran Rp5 miliar.
“Ada peningkatan signifikan tahun 2016, yakni sebanyak 500 unit rumah dengan anggaran Rp7 miliar. Tentunya ini sebuah perhatian lebih karena pelaporannya dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan kami anggap sangat baik,” jelasnya.
Ditambahkan, Jeneponto salah satu kabupaten di Sulsel yang diharapkan mampu menjalankan program ini sebaik mungkin, agar daerah ini bisa keluar dari status Daera Tertinggal (DT).
Sementara itu, Bupati Jenepoto, Iksan Iskandar menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pihak Mepera dan Bank Dunia atas rencana tersebut. Iksan mengakui, Jeneponto satu-satunya daerah di Sulsel yang berpredikat DT.
“Kalau di Jawa miskin, kalau disini miskin sekali. Makanya kami minta perhatian pemerintah pusat agar bantuan tahun ini lebih besar dari pada tahun lalu,” jelas Iksan. (krk-ril/b)