MAKASSAR, BKM– Dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Makassar pasca Musyawarah Cabang (Muscab) masih terus bergulir. Ketua DPD Partai Hanura Sulsel Ambo Dalle (Abdal) yang didukung sekretaris DPD Waris Halid kukuh tak mengakui Jalaluddin Akbar sebagai Ketua DPC Hanura Makassar, namun mengesahkan M Yunus sebagai ketua DPC serta menganggap Muscab yang dilakukan Jalaluddin ilegal.
Untuk itu, Abdal dan Waris melarang Jalaluddin bersama pendukungnya untuk tidak menggunakan atribut partai dalam kegiatan apapun. “Kalau tim formatur sudah menyelesaikan kepengurusannya dan sudah mendapatkan SK dari DPD, yang tidak masuk kepengurusan sudah dianggap ilegal. Jadi tidak boleh lagi ada orang (kubu Jalaluddin) menggunakan atribut partai selain pengurusan yang sah, ” tegas Waris, Minggu (28/2).
Jika kubu Jalaluddin masih ngotot menggunakan atribut partai, DPD Hanura Sulsel akan melakukan penindakan tegas, salah satunya menggunakan jalur hukum. “Kalau masih ngotot kita pasti tindak tegas,” ucapnya.
Ketua DPC Hanura Makassar M Yunus mengatakan, saat ini dirinya bersama tim formatur sementara tahap penyelesaian dalam menentukan pengurus baru periode 2016-2021.
Namun dalam pengurusan barunya, ia menegaskan kubu Jalaluddin yang dulu ingin menyingkirkan dirinya tidak akan diterima lagi. Dalam artian semua kubu Jalaluddin akan tersingkirkan. “Yang jelas kita masih menerima kader yang mau bekerja, sementara orang-orang yang pernah mau hancurkan ini partai, pasti kita tidak dipakai lagi,”pungkasnya.
Ketua Fraksi Hanura Makassar ini menambahkan, untuk tiga anggota dewan yang sebelumnya akan diberikan sanksi yakni Shinta Mashita Molina, Jufri Pabe dan Mustaqbir Sabri alias Moses diserahkan ke satu tingkat diatasnya, “Kami DPC siap meneruskan saja apa keputusan DPD,”pungkasnya. (ita/rif/b)