JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar meminta jajarannya untuk terus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditiga sektor, yakni pendaparan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan air serta destinasi wisata.
Hal itu dikemukakan Iksan dalam rapat musyawarah SKPD di aula Dinas Pariwisata Jeneponto, Senin (29/2).
“Saya berharap pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan bisa mengoptimalkan pendaatan PAD dari sektor PBB serta hindari persoalan hukum dalam pengelolaannya dan untuk Dinas Pariwisata, saya minta untuk menggali potensi PAD dari sektor wisata. Ini harus disikapi serius agar kabupaten Jeneponto bisa keluar dari status disclaimer,” Jelas Iksan.
Dia menambahkan, bahwa Pemerintah Kecamatan harus melakukan backup membantu desa dan kelurahan dalam melakukan penagihan PBB di masyarakat. Para camat, desa dan lurah juga diminta untuk menggali obyek-obyek wisata untuk menggenjot destinasi wisata di Jeneponto.
“Pak Camat harus bantu desa dan lurahnya melakukan penagihan PBB, termasuk mencari objek-objek wisata untuk dikelola dan diharapkan menghasilkan PAD,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKAD, Basir Bohari menjelaskan, arget PBB Kabupaten Jeneponto tahun 2016 masih sama dengan tahun sebelumnya. Sementara realissi PBB tahun 2015 jumlah pokok PBB mencapai Rp2,12 miliar dan realisasi pemasukan Rp1,92 miliar. Sedangkan tunggakan di 113 desa dan kelurahan sejauh ini mencapai Rp192,68 juta.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Parawisata, Muh Asrul mengatakan, obyek-obyek wisata di Jeneponto tinggal dikembangkan, seperti air terjun Rumbia, Pulau Libukang dan objek wisata lainnya.
“Hanya saja lahan objek wisata yang ada di daerah kita bukan milik pemerintah, makanya haram hukumnya untuk dibangun infrastruktur penunjang wisata disana,” tutup Asrul. (krk-ril/c)