PASANGKAYU, BKM — Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan tiap tahunnya, diharapkan bukan sekadar acara seremonial. Tapi mesti betul-betul direalisasikan dalam perumusan program kerja ditiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nantinya.
Demikian disampaikan legislator DPRD Mamuju Utara (Matra), Arwi, saat acara Musrenbang tingkat kecamatan, di Kecamatan Pedongga, Rabu (24/2). Ketua Fraksi Gerindra ini mengatakan, selama ini ia melihat pelaksanaan Musrenbang hanya terkesan seperti acara untuk melepas tanggung jawab. Sebab, segala usulan pembangunan dari masyarakat saat Musrenbang, jarang terakomodir dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
”Pengalaman saya saat jadi kepala desa, jarang sekali program yang diusulkan muncul pada pelaksanaan pembangunan kabupaten. Tapi Insya Allah saat ini sebagai anggota DPRD saya siap mengawal program-program yang diusulkan pemerintah. Karena itulah yang menjadi salah satu tugas saya di DPRD,” ujarnya.
Wakil Bupati Matra, Muhammad Saal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut turut mengamini. Ia tidak memungkiri kalau banyak usulan di Musrenbang akhirnya mental saat penggodokan program kerja ditingkat kabupaten.
Olehnya, agar hal serupa tidak terulang, keselarasan antara eksekutif dan legislatif mesti dibangun dengan baik. Sebab didua lembaga itulah pintu terakhir perumusan program pembangunan kabupaten. Ia juga menyampaikan, pelaksanaan program pembangunan pemerintah kabupaten dilakukan berdasarkan program prioritas. Olehnya, masyarakat mesti memahami kenapa kemudian tidak semua usulan di Musrenbang bisa diakomodir untuk dilaksanakan.
”Sudah dua hari saya ikut Musrenbang kecamatan ini. Kebanyakan usulan hanya bertumpu pada satu dinas, yaitu dinas PU. Saya harap jangan seperti itu lagi. Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lainnya juga perlu didorong, agar pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh,” imbuhnya. (ala/mir/c)