KEPALA Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan (BBPJN) Metropolitan Makassar, Rahman Djamil mengaku cukup sedih dengan paradigma masyarakat yang beranggapan jika pengerjaan pelebaran jembatan Sungai Tello sebagai faktor utama penyebab kemacetan di sana.
“Jangan beranggapan jembatan Sungai Tello macet karena ada pembangunan disana,” jelasnya kepada BKM, Senin (29/2).
Dia menegaskan, sebelum ada pembangunan, jembatan Sungai Tello sudah mengalami kemacetan yang parah. Malah, kehadiran BBPJN melebarkan jembatan untuk mengurangi kemacetan di sana.
Dia menambahkan, selama pembangunan proyek itu, tidak sedikitpun ruang jalan yang digunakan. Pagar yang didirikan untuk batas proyek saja dibangun di atas trotoar.
“Ke sana saja lihat. Mana ada ruang jalan yang digunakan,” tegasnya.
Dia memahami ekspektasi masyarakat yang sangat menginginkan kemacetan di sekitar jembatan Sungai Tello bisa segera terurai. Namun disadari ada kelemahan yang terjadi saat pelaksanaan proyek. Kontraktor yang mengerjakan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. BBPJN VI pun sudah melaksanakan prosedur semestinya ketika persoalan proyek mandek. Sang kontraktor dipinalty, diblack list selama dua tahun tidak bisa ikut tender, dan harus membayar denda akibat kerugian yang terjadi.
Sekarang, BBPJN VI tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, dana untuk proyek tersebut tidak dianggarkan di APBN Pokok 2016. Sementara untuk menunggu penganggarannya di APBN Perubahan, pihaknya pesimistis proyek bisa dikerjakan maksimal. Alasannya, kalaupun ada alokasi anggaran, sudah masuk musim hujan sehingga pengerjaan proyek tidak akan maksimal.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar, Dedet Permadi Syamsuddin mengatakan saat ini p
ihaknya harus memikirkan bagaimana agar proyek tersebut bisa dianggarkan lagi di APBN dan mencari kontraktor yang bisa menyelesaikan persoalan.
Dia mengaku sementara menunggu hasil audit Inspektorat dan BPKP. Setelah itu, baru kembali diusulkan untuk diprioritaskan.
Dia berharap di APBN pokok 2017 sudah bisa dimasukkan kembali dan dilakukan proses tender dini pengerjaan fisik bisa dilakukan di pertengahan tahun saat musim kemarau.
Meski ada kesempatan untuk memasukkan anggaran di APBN perubahan 2016, namun hal ini urung dilakukan oleh pihak BBPJN. Pasalnya, dengan dana yang tersisa Rp1,9 milliar dan kondisi masih hujan, dikhawatirkan proyek tidak berjalan maksimal. (rhm/war/b)