MAKASSAR, BKM–Konflik yang terjadi di Partai Hanura Makassar terus bergulir antara kubu Jalaluddin Akbar dan HM Yunus yang memperebutkan kursi Ketua DPC.
Selama ini masih menunggu keputusan dari DPP untuk penentuan bakal Ketua DPC Hanura Makassar sebab jika hal tersebut masih tetap bergulir bisa dipastikan kursi Ketua DPC masih akan kosong.
Sedangkan kubu Muscab Pelita Jalaluddin Akbar akan menggunakan dua jalur untuk menyelesaikan konflik dualisme Hanura Makassar. Penyelesaian ini arahnya untuk mengesahkan kepengurusan Jalaluddin Akbar dan menggugurkan kepengurusan HM Yunus. “Saya akan selesaikan secepatnya selama saya benar saya akan terus melawan, baik melalui pradilan umum maupun internal partai,”ujar Jalal-panggilan Akrab Jalaluddin Akbar.
Jalal menuturkan saat ini DPP sedang mempelajari proses yang terjadi terkait dualisme Muscab. “Untuk saat ini DPP sudah memproses dan saya optimis DPP akan menganulir Muscab yang diselenggarakan di Phinisi,” ungkapnya, Selasa (1/3).
Soal pernyataan Sekretaris DPD Hanura Sulsel Waris Halid yang mengatakan akan melarang kubu Jalal menggunakan atribut partai disebutnya sebagai pengurus yang gagal paham. “Dikira saya orang bodo-bodo, Muscab yang kita lakukan sudah sesuai mekanisme partai, jadi seharusnya Yunus adalah pengurus ilegal yang tak pantas menggunakan atribut partai,”tegasnya.
Hal sama dikemukakan Sekretaris DPC Hanura Makassar Andi Pangeran bahwa DPD Hanura Sulsel selama ini gagal paham mengenai aturan partai. “Sesuai aturan, muscab dianggap sah jika 2/3 dari peserta hadir. Sedangkan kubu Yunus DPC yang hadir hanya empat ditamba DPD jadi lima peserta saja, sedangkan di kubu Jalal ada 13 perserta, yakni 10 PAC dua dari sayap partai dan satu dari dewan pembina. Yang jelas saya tidak mau berpolemik lagi, lita tunggu saja hasil keputusan DPP, ” jelasnya. (ita/rif)