MAKALE, BKM — Proyek tahun anggaran 2015 lalu baik didanai APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga ahir Pebruari 2016 masih banyak yang volume pisiknya dilapangan baru mencapai 45 persen.
Anehnya realisasi keuangannya sudah mencapai 100 persen seperti rabat beton poros Malea, jalan poros Uluwai, termasuk beberapa pembangunan pasar.
Kendek Rante anggota dewan komisi dua beberapa waktu lalu melakukan reses disejumlah ruas jalan rabat dan diaspal, tidak bisa menyimpan kekecewaan dan kekesalannya sebab hampir semua proyek ditinjau, ditengarai asal jadi dan tidak sesuai bestek, katanya kepada “BKM” Rabu (2/3) di Makale.
Legislator partai Gerindra ini sebutkan, apakah proyek tahun 2015 lalu kental dengan kepentingan politik sehingga jauh dari kualitas, ataukah kontraktornya hanya mengutamakan keuntungan, demikian pula pembagian kue proyek dikuasai kelompok tertentu.
Melihat proyek tahun 2015 lalu hancur baik irigasi, rabat beton, maupun pembangunan pasar, sejalan dengan pihak BPK sedang melakukan audit di Tana Toraja, sebagai wakil rakyat harapkan BPK turun kelapangan investigasi proyek, termasuk administrasi keuangan.
Kasian masyarakat Tana Toraja APBD dan APBN untuk pembangunan terkesan lebih banyak dinikmati pejabatnya, dan itu sudah penyakit kronis sudah lama di Tana Toraja, kata Kendek Rante.
Menurut Kendek Rante, meskipun wakil rakyat terus menyorot ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang pejabat, namun kurangnya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan, akan bias juga hasilnya jika LSM dan media menyambung aspirasi masyarakat tidak berperan dan berkontribusi.
Apalagi APBD Tana Toraja tahun 2016 sudah diatas 1 trilium lebih dan dominan untuk pembangunan, pengawasan harusnya berlapis dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian lebih proaktif melakukan menyelidikan.
Dan jika terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran, sebaiknya tidak pandangbulu menyeret siapa tersangkanya, kasian masyarakat Tana Toraja anggaran cukup besar untuk pembangunan tidak dinikmati, terang Kendek Rante (gus).