MAKALE, BKM — Proyek tahun anggaran 2015 lalu baik didanai APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga ahir Februari 2016 masih banyak yang volume fisiknya baru mencapai 45 persen.
Anehnya, realisasi pencairan keuangan sudah mencapai 100 persen. Sebut misalnya proyek rabat beton poros Malea, Jalan poros Uluwai, termasuk beberapa pembangunan pasar.
Anggota Komisi II DPRD Tator Kendek Rante mengatakan saat reses menemukan pengerjaan seluruh proyek ditengarai asal jadi dan tidak sesuai bestek.
”Proyek tahun 2015 kental dengan kepentingan politik sehingga jauh dari kualitas. Atau kontraktornya hanya mengutamakan keuntungan. Ini benar-benar diluar dugaan,” ujar politisi Partai Gerindra ini kepada BKM Rabu (2/3).
Melihat kondisi proyek tahun 2015 yang hancur baik irigasi, rabat beton maupun pembangunan pasar pihaknya meminta agar BPK segera melakukan audit.
”Kasian masyarakat. Dana APBD dan APBN untuk pembangunan terkesan dihambur-hamburkan begitu saja. Dinikmati pejabatnya, ” ujar Kendek. Menurut Kendek, meski DPRD terus menyorot penyalahgunaan wewenang pejabat tapi kurangnya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan, akan bias juga hasilnya.
Apalagi APBD Tator tahun 2016 sudah diatas 1 triliun lebih dan dominan untuk pembangunan. Jadi pengawasan harusnya berlapis dan aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian lebih proaktif melakukan menyelidikan. (gus/C).