PAREPARE, BKM — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers), Makasar, Sulsel Fajriani Langgeng meminta, Kanwil Kemenkum HAM Sulsel segera mengevaluasi kinerja Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Parepare, Indra Setya Budi.
Fajriani menilai Kalapas gagal membina narapidana dan tidak menjadi contoh yang baik bagi oknum aparatnya yang nakal.
“Harus dievaluasi. Kejadian pengancaman wartawan menjadi contoh buruknya pengawasan serta pembinaan dari Pimpinan. Sangat disayangkan, jika Lembaga Kementrian Hukum dan HAM tinggal diam,”tegas Fajriani kemarin.
Kasus pengancaman oleh narapidana narkoba, Johan terhadap wartawan dibalik ruang tahanan, hingga oknum sipir yang diduga berbisnis rental handphone di lingkungan Lapas merupakan contoh longgarnya sistem pengawasan dan pembinaan.
“Ini kok Kalapasnya justru tidak tahu. Kan tidak mungkin, ini seolah ada pembiaran,”jelasnya.
Fajriani khawatir jika pembiaran itu terus dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi Lembaga Kementrian tersebut.
“Wartawan saja bisa diancam apalagi masyarakat biasa. Kemana citra lembaga,” ini,”ucap Fajriani.
Kalapas Parepare, Idra Setya Budi, justru menggap tudingan itu wajar. Dia mengklaim pihaknya telah memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal. “Kita telah lakukan pembinaan yang saya fikir cukup maksimal. Soal kasus adanya sipir nakal dan napi narkoba ancam wartawan itu sudah kami kirimkan surat kekakanwil untuk dijatuhi sangsi,”katanya. (smr/C)