MAKASSAR, BKM –Kepala Kecamatan di Kota Makassar kompak mengusulkan pembenahan infrastruktur dan lorong di Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan.
Selain usulan pembehanan lorong, para camat juga mengusulkan pembangunan non fisik seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan, keagamaan, kepemudaan.
Seperti halnya Kecamatan Panakkukang yang mengusulkan pembangunan infrastruktur dan pembenahan lorong seperti Lorong Garden, Lorong UKM, Lorong Kantibmas, Lorong KB, Lorong Sehat, Singara na Lorongku, Ngaji Rong dan Lorong Wisata.
Sementara di Kecamatan Manggala juga mengusulkan pembangunan fisik seperti penanganan persoalan banjir dan persampahan.
Begitupun di Kecamatan Makassar yang juga mengusulkan persoalan peningkatan SDM.
Untuk di Kecamatan Ujung Tanah, usulan di musrembang juga terbilang banyak untuk fisi dan non fisik, karena memiliki sejumlah pulau yang kebutuhannya berbeda-beda.
Kepala Kecamatan Ujung Tanah, Andi Unru mengatakan, pihaknya mengusulkan pembangunan fisik dan non fisik. Khusus untuk wilayah yang ada di pulau, pihaknya mengusulkan pembangunan tanggul sebagai penahan abrasi.”Kalau di pulau, kita usulkan pembagunan tanggul karena di sana rawan abrasi,” tegas Andi Unru.
Sementara itu, di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2017 di Hotel Grand Clarion, kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Bappeda) Kota Makassar menyatukan setiap usulan yang disampaikan SKPD.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Syahrier Sappaile mengatakan, Musrembang yang dilaksanakan selama dua hari di RKPD 2017 untuk menyampaikan perencanaan pembangunan di Makassar secara pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, botton up, dan top down yang dimaksudkan untuk menyampaikan setiap usulan yang ada kepada SKPD terkait di RKPD 2017. Sehingga dengan adanya musrembang diharapkan semua usulan dapat diakomodir dengan baik.
“Musrembang digelar sebagai forum yang mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Dan itu kami akan sampaikan semua usulan yang masuk kepada SKPD terkait agar kiranya dapat di akomodir. Sementara untuk hasilnya dapat dilihat setelah penyusunan APBD 2017,” katanya.
Menyikapi masukan terkait anggaran belanja tidak langsung yang diberikan kepada setiap pegawai Pemkot Makassar, Syahrier menegaskan hal itu tidak menjadi masalah meskipun para pegawai sendiri sudah jelas memiliki gaji. Karena gaji setiap pegawai semuanya telah dihitung dengan baik sesuai besaran yang diberikan kepada mereka di APBD.”Tidak adaji masalah tentang itu, apalagi kita akan hitung kembali berapa anggaran belanja yang akan diberikan setiap pegawai di APBD yang baru. Usulan itu juga kita tetap sampaikan kepada pihak yang terkait,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto tetap mempertajam visi pemerintahaannya di Musrembang RKPD yakni program infrastruktur, transportasi dan penghijauan taman dengan melakukan penataan pedustrian, pembenahan sistem persampahaan dan pembenahan sistem persampahan yang dilakukan dengan membangun TPA Bintang lima.
“Tahun ini kita tetap fokus pada pembangunan Makassar seperti infrastruktur, transportasi, dan penghijauan dengan mengucurkan dana hampir Rp2 miliar di tiap kelurahan. Kucuran dana ke kelurahan dilakukan untuk membuat short cut atau tol road dengan mendekatkan anggaran ke masyarakat,” katanya.
Menurut Danny, menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia tidak mesti identik dengan gedung menjulang tinggi, tidak harus berpenduduk di atas 1 juta jiwa, dan aktifitas warganya tidak mutlak berlangsung hingga 24 jam. Tetapi ekspresi kota dunia terletak pada pelayanan publik yang bagaimana warga yang bermukim didalamnya merasa aman, dan nyaman saat beraktifitas di dalam maupun di luar rumah.
“Ada tiga kata kunci dalam visi Kota Makassar yang dijabarkan ke dalam program pemerintah yakni Kota dunia, nyaman, dan untuk semuam. Kota dunia tidak mesti identik dengan gedung menjulang tinggi, tetapi bagaimana warga kota dapat mengakses kebutuhannya dalam radius 2 km dengan mengarahkan tata ruang Makassar mengacu pada compact city atau pola menyebar,” jelasnya. (arf-man/war)