MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar mengagendakan penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) bersama pengusaha kuliner terkait penataan Jalan Nusantara menjadi pusat kuliner.
Rencananya, penandatanganan MoU dilakukan langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama pemilik usaha, dan pengelola kawasan di Jalan Nusantara pada April mendatang.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, tahun ini, sepanjang Jalan Nusantara tepatnya di depan Pelabuhan Soekarno Hatta akan diubah menjadi pusat kuliner yang menjual aneka ragam jenis makanan dan minuman seperti coto, konro, pallubasa dan minuman kopi atau lebih dikenal dengan sebutan Culiner Center.
Namun sebelum melakukan pembenahaan, jelas Danny sapaan akrab wali kota, Pemkot Makassar akan melakukan pemantauan di Jalan Nusantan bersama legislator Kota Makassar, pengelola, pemilik, Non Government Organization (NGO) dan pihak terkait.
“Kawasan Jalan Nusantara akan berubah wajah yang lebih bersahabat dengan mengambil aspirasi dari masyarakat, dan kepentingan bisnis. Tetapi bisnis yang ada di Kawasan Nusantara harus sehat dan bebas dari prostitusi dan narkoba,” tegas Danny.
Danny juga meminta, penataan di Jalan Nusantara diharapkan tanpa ada korban dari karyawan yang di PHK (pemutusan hubungan kerja). Penataan dilakukan dengan aksi damai dan tertib. Untuk menghindari PHK tersebut, jelas Danny, karyawan yang dulu bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM) di Nusantara akan dilatih untuk menjalani profesi baru sebagai pramusaji ataupun profesi lainnya di pusat kuliner Nusantara.
“Pemkot Makassar akan mempermudah pengurusan izin bagi pengusaha yang ingin beralih ke usaha kuliner, bahkan pengurusan izin bakal digratiskan. Sebenarnya, tempat hiburan sama sekali tidak dilarang, tetapi tempat hiburan khususnya pub atau club dilengkapi dengan home band musik tertentu yang baik,” katanya.
Menyikapi hal itu, Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), Zulkarnain Ali Naru, menyatakan, siap bekerjasama dengan Pemerintah kota (Pemkot) untuk menghadirkan konsep baru penataan Nusantara.
“Panti pijat yang selama ini menjadi persoalan, telah kita sepakati untuk dihentikan beroperasi. Sebelum Ramadan sudah tuntas dan tidak ada lagi panti pijat yang beroperasi,” tegas Zul sapaan Zulkarnain Ali Naru. (arf/war)