Danny Kecewa TPA Antang tak Beres

MAKASSAR, BKM — Pemerintah kabupaten/kota mulai menggenjot penataan wilayahnya masing-masing, menyusul kian dekatnya agenda penilaian untuk memperebutkan piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Untuk merebut supremasi tertinggi di bidang lingkungan hidup ini, pemkab/pemkot sepertinya harus lebih kerja keras. Pasalnya, dibanding tahun lalu, standar atau kriteria penilaian dinaikkan. Ada tiga item yang harus lebih diperhatikan, yakni pengelolaan sampah, hutan kota, dan kualitas udara.
BKM/JUNI SEWANG
PANTAU TPA-Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memantau aktivitas pembenahan di TPA Antang, Kamis (17/3). Personel TNI dan alat berat dikerahkan ke lokasi ini menjelang penilaian Adipura. Terkait dengan itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto memantau langsung kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Antang, Kecamatan Manggala, Kamis (17/3). Dalam kunjungannya itu, Wali Kota tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia bahkan menegur Sekretaris Dinas (Sekdis) Kebersihan, Andi Zainal Abidin.
BKM/JUNI SEWANG
PANTAU TPA-Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memantau aktivitas pembenahan di TPA Antang, Kamis (17/3). Personel TNI dan alat berat dikerahkan ke lokasi ini menjelang penilaian Adipura. “Jangan cuma mulut bicara. Anda, Sekdis diperintahkan haruski bergerak cepat. Pokoknya ini hari bisa jadi. Harus tembus ini gundukan sampah jadi jalan,” kata Danny, kepada Sekdis Kebersihan selaku koordinator pembangunan di TPA.
Penegasan itu disampaikan Danny, setelah mengetahui akses masuk mobil kebersihan Tangkasaki belum rampung. “Saya sudah ingatkan bahwa kita semua jangan menyerah. Karena ini demi kepentingan masyarakat umum,” tambahnya.
Hingga saat ini progres pembangunan di TPA Antang terkesan belum maksimal. Sementara tenggang waktu penilaian Adipura tinggal tersisa dua hari lagi.
BKM/JUNI SEWANG
PANTAU TPA-Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memantau aktivitas pembenahan di TPA Antang, Kamis (17/3). Personel TNI dan alat berat dikerahkan ke lokasi ini menjelang penilaian Adipura. Saat ini, Danny terus menggenjot perampungan akses masuk untuk mobil kebersihan di TPA. Pemkot Makassar bahkan meminta bantuan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu. Beberapa personel dari Zeni Tempur (Zipur) di bawah komando Kodim 1408 Makassar terlihat berada di lokasi.
“Sekarang adami TNI yang bantuki. Adami alat berat juga. Masa’ tidak bisa kita kasih tembus ini jalan,” cetusnya.
Langkah Wali Kota yang menegur pejabat SKPDnya ini, mendapat dukungan dari anggota DPRD Makassar. Tindakan tersebut merupakan bentuk pembelajaran agar tidak malam dalam melaksanakan tugas.
”Dengan adanya teguran langsung dari wali kota, kinerja SKPD bisa lebih maksimal lagi,” kata legislator Partai Golkar, Wahab Tahir di gedung dewan, kemarin.
Wahab menginginkan ke depan pemkot dapat memberikan sanksi tegas kepada para pejabatnya. Jika perlu, memutasi pejabat yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Penegasan senada dilontarkan Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta. ”Wajar kalau wali kota marah, karena SKPD harus bisa mengikuti akselerasi percepatan yang diharapkan pimpinan,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh mengevaluasi kinerja Perusaha Daerah (PD) Pasar yang dinilai belum maksimal. Hal itu terlihat dari sejumlah pasar tradisional yang belum tertata dengan baik dan jorok.
Padahal, selain kebersihan sekolah dan jalanan, pasar tradisional juga masuk dalam penilaian Adipura. Sehingga pasar yang jorok dan tidak tertata dinilai berpotensi menggagalkan Kota Makassar kembali meraih Adipura.
”Saya minta PD Pasar bisa maksimal mengerjakan dan mengontrol kondisi pasar tradisional yang ada. Apalagi pemkot telah menyumbang dua unit mobil Tangkasa pengangkut sampah, ditambah dengan pengadaan mobil sampah sebanyak 3 unit dari PD Pasar sendiri. Jadi dengan jumlah 5 unit mobil Tangkasa yang dimiliki PD Pasar bisa lebih difokuskan untuk mengangkut sampah di pasar, sehingga lebih bersih. Apalagi sekarang menjelang penilaian Adipura,” kata Sekkot di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Ibe –panggilan akrab Sekkot–, kinerja PD Pasar Makassar Raya perlu dimaksimalkan. Sebab tim penilai Adipura tidak diketahui jadwalnya berada.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel, A Hasbi Nur kepada BKM, Kamis (17/3) mengatakan, kriteria penilaian Adipura tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Namun untuk tahun ini, tim penilai akan lebih fokus lagi pada tiga item penilaian, yakni pengelolaan sampah, hutan kota, dan kualitas udara.
Di luar tiga item yang dinilai itu, sejumlah kriteria juga mendapat penilaian dari tim. Diantaranya sarana atau fasilitas publik, seperti terminal bus, pasar, hingga trotoar.
“Kota-kota yang masuk dalam penilaian juga harus memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bagus, yang ada pengolahan limbahnya dan memiliki sistem penutupan secara berkelanjutan. Contohnya sampah dipadatkan dengan tanah. Juga ada pencatatan sampah yang jelas,” jelasnya.
Khusus untuk pengelolaan sampah, tim penilai secara detail akan menilainya mulai dari pembuangan dari rumah tangga, cara membuangnya, distribusi ke tempat pembuangan akhir hingga perlakuan sampah tersebut di TPA.
“Banyak item yang dinilai terkait pengelolaan sampahnya. Mulai dari tempat sampah terpilah untuk sampah basah dan kering di tingkat perumahan, selokan harus bersih dan tidak tersumbat sampah, hingga pelakuan terhadap sampah tersebut,” bebernya. Andi Hasbi melanjutkan, untuk perlakuan terhadap sampah, diartikan seberapa jauh inovasi yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memberi nilai tambah. Misalnya, apakah ada bank sampah.
Khusus di TPA, yang menjadi penilaian adalah pengelolaan sampahnya harus berbasis sanitary landfill. Itu merupakan sistem pengelolaan sampah dengan sanitasi yang terkontrol. Dengan sistem ini, bagian dasar TPA dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah cair dan pipa gas untuk menyalurkan gas metana.
Selain itu, sampah yang ada di TPA tidak dibiarkan teronggok begitu saja. Namun setiap 30 cm, ditimbun tanah dan dipadatkan. Begitu seterusnya.
Hasbi mengatakan, seluruh kabupaten/kota sudah mulai akan menerapkan metode pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill.
Tahun lalu, penerima piala Adipura diantaranya Makassar, Parepare, Palopo, Maros, Soppeng, Enrekang, dan Bulukumba. Sementara yang memperoleh sertifikat Adipura yakni Sinjai, Takalar, dan Jeneponto.
Hasbi berharap kabupaten/kota peraih piala Adipura tahun ini minimal sama dengan tahun lalu. “Yah, minimal tujuh atau delapan kabupaten/kotalah,” pungkasnya. (jun-arf-rhm-dit/rus)