MAMUJU, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, terus mendorong adanya regulasi pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, di Mamuju, mengatakan, untuk keberlangsungan industri UMKM, maka perlu ada regulasi yang dibuat.
Menurut Hamzah, harus membantu dan melakukan penguatan, dalam bentuk permodalan maupun bentuk pemberdayaan kepada para pelaku UMKM itu sendiri. Sejatinya, UMKM merupakan kekuatan ekonomi daerah yang dipersiapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga tentu perlu ada regulasi yang memudahkan akses modal bagi pelau usaha.
Dikatakan, selama ini para pelaku UMKM di Sulbar lebih banyak mengeluhkan kurangnya bantuan permodalan. Akibatnya, mereka susah dalam mengembangkan usahanya. ”Kami di dewan akan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan. Kasihan mereka, sudah kreatif tapi tidak punya modal untuk memulai. Kalau untuk kepentingan masyarakat luas, kenapa mesti dipersulit. Toh tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyat,” katanya.
Selama ini, lanjut Hamzah, para pelaku UMKM sangat sulit mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga perbankan. Dengan majunya para pelaku UMKM di Sulbar tentunya akan berdampak pada sektor lainnya. Misalnya penyerapan lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan juga bertambahnya jumlah pemasukan daerah. (*mir)